DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V PERUBAHAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undsrg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengart Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta}ur: 2022 tentang Cipta Keda Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang ... Mengingat Menimbang : ..,
3.Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentanS Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262, Tambahan L€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 7013); Dengan Persetujuan Bersa$a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DADRAH KAE}UPATEN JEMBRANA Dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah ada.lah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilar Ra-lqrat Daerah yarg selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K.abupaten Jembrana.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah pa.da Kabupaten Jembrana.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, mel,alui urutan pilihan, yang melibatl€r berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daera}r-
7.Rencana Pembangunan Jangke panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RpJpD adalah dokumen perencaDaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana -.,<-
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Ber€ncana yang selanjutnya disebut RPJMD Scmesta Berencana adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencsna yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen pcrrencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1O. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutoya disebut dengan Ren8tra adalah dokumen pcnencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Visi adalah rumuslan umum mengenai keadaan yang diinginkan ada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah,
13.Misi ada.lah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan da.lam jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Ttrjuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program PeranSkat Daerah.
16.Strategi adalah langkah berisikan Program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
17.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembargunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
18.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diLaksanakan secara bertahap untuk mencapai Sasaran RPJMD Semesta Bcrencana.
19.Program ...
19.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 20, Sistem Informasi Pemerintaha:r Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembalgunan Daerah. BAB tI MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(i) RPJMD Semesta Berencara menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendaraan bersifat indikatif untuk jargka waltu 5 (lima) tal.un.

(2)RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.laldasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. b.pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
3. c.pedomal dalam pen)'usunal RKPD Semesta Berencana sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
4. d.acual bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
5. e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana. -</

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: a.BABI : PENDAHULUAN;

b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
c.BAB III : MSI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; d.BAB W : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINER.'A PEI.ryELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan e.BABV : PENUTUP.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD Semesta Berencara sebagaimara dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam L,ampiral yang merupakan bagian yarg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaaa RPJMD Semesta Berencana; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimalsud pada ayat (2) dilaksanakar sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan. BABV.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD Semesta Berencana dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengenda.liar dar evaluasi menunjukkan balwa proses perumusan tidak sesuai dengan ta]lapan dan tata cara pen)'usunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan
3. c.te{adi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana a.lam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanar, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijal<arl Nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
1. a.sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. b.sisa masa berlaku RPJMD Semesta Berencana kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomal RKPD Semesta Berencala dan Perubahan Renstra.

Pasal 7

RKPD Semesta Berencara tahun 2025 yang teLah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatal<ar tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini- BAB VII . ^/

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Feraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembaagunan Jsngka Menengah Daerah Semcsta Berencana Nebtrpatcn Jembrana Tahun 202l-2026 {t mbaran Daemh lkbupot n Jembrara Tahun 2O2l Nomor 3, Tambahan tembaran Dacrah Kabupaten Jembrana Nomor 3) scbagaimana tclah diubah dcnga! Pcraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Da€ralt Nomor 3 Tahu, 2021 tentang Rcncana Fernbangunan Jan8ka Menengah Daerah Scmesta Bcrcncana Kabupaten Jembr€ura Tahun 2O2t-2026 {l.rmbaran Daerah lGbupaten .rembrana Tahun 2O23 Nomor 7, Taabahan L.mberan Dacrah liabupat€n .Jembrana Nomor 5), dicabut dan dinyatal€n tidak berlaku. Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 9

ini mdai berlaku pada tantgal Agar s€tiap orEng mengetahuin]*a, mcmerintahks$ pengundangan Peraarar Dacrah ini dcngan penempatarnya dalam kmbaran Dacrah Xabupaten .rembrana. Ditetapkan di Negara 20 Agustue 2025 BR NA.{ BANG HAF-TAWAN/ Diundangkan di Negara. pada tangsal 20 Agustus 2025 SEIGETARIS DAERAT{ KABUPATEN JEMBRANA, ba-e I MADE BUDIASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRAI{A TA}IUN 2025 NOMOR 8- NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN .'EMBRANA, PROVINSI BAU : { 8,37 12025 l. & * PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029 I. UMUM RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2O2S_ 2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana periode 2025_2029 serta memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Amh Kebijakar, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daera} yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun scrta berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yarg ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Talun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturab Daerah Tentang Rencara Pembangunarr Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah. Dengan dilantiknya Bupati dalt Walil Bupati terpilih periode 2025- 2029, mak?. Pemerintah Daerah menlmsun RPJMD Semesta Berencana untuk memenuhi salah satu tugas Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapaIr PeraturaJr Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam penyelenggaraal pembargunan di Daerah diperlukan adanya sinergitas antara Visi, Misi, dan Program Bupati dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Bali dan Perangkat Daerai. RPJMD Scmesta Berencana diharapkan dapat menghasilkan perkembangan pembangunan yang bermanfaat dan dapat membuat masyarakat Daerah lebih Bahagia. RPJMD ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Ags.I Visi, Misi, Program, Strategi, kebijakan umum, kegiatan dan sub kegiatan dapat terintegrasi mal<a akan diselenggarakan dalam aptikasi SIPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai keselarasan, kejelasan, serta ketertiban perencanaan pembangunarl dan pengelolaan keuangan Daerah, maka klasifrkasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah al<ar dilaksanalal berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifrkasi, Kodefikasi, dar Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara lebih rinci diatur da.lam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 te']ta,)g Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 "tahur: 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiraa Klasifrkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangal Daerah. II. PASAI DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…