DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yakni : a. nama dan Tempat Kedudukan b. maksud dan Tujuan; c. kegiatan Usaha; d. jangka waktu berdiri; e. permodalan; f. anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah; g. penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pembubaran Perseroan Daerah; h. kepailitan Perseroan Daerah; dan i. pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik daerah;
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah;
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
9.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Perseroan Daerah;
10.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4
11.Modal dasar adalah modal keseluruhan Perseroda.
12.Modal disetor adalah modal awal pendirian baik dalam bentuk tunai, non tunai dan nilai gedung promosi dan kelengkapannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yakni :

a.nama dan Tempat Kedudukan
b.maksud dan Tujuan;
c.kegiatan Usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.permodalan;
f.anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah;
g.penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pembubaran Perseroan Daerah;
h.kepailitan Perseroan Daerah; dan
i.pembinaan dan Pengawasan

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Daerah dengan nama PT. LONTARA TURATEA JENEPONTO.
(2)PT. LONTARA TURATEA JENEPONTO berkedudukan di wilayah Kabupaten Jeneponto.
(3)Tempat Kedudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan Kantor Pusat PT. LONTARA TURATEA JENEPONTO.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pendirian Perseroan Daerah ini yakni untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daserah di segala bidang
(2)Tujuan pendirian Perseroan Daerah ini antara lain :
1. a.untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah,menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga memberikan rasa aman dalam berinvestasi serta menjadi penggerak ekonomi daerah;
3. c.membantu serta menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.memperoleh laba atau keuntungan. 5

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan Perseroda, meliputi usaha-usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Akte Pendirian atau Anggaran Dasar (AD).

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. LONTARA JENEPONTO berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERMODALAN

Pasal 7

(1)Modal Perseroda terdiri dari lembar saham dengan nilai pari Rp100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah) per lembar saham.
(2)Dalam hal kepemilikan saham, Pemerintah Daerah wajib memiliki minimal 51 % (lima puluh satu persen) dari total saham yang ada, sedangkan sisa saham yang lainnya dapat diberikan kepada Pihak Ketiga.
(3)Modal dasar Perseroda sebesar Rp3.000.000.000,00. (tiga miliar rupiah).
(4)Modal disetor Perseroda untuk pertama kalinya yakni 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, sebesar Rp750.000.000,00. (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(5)Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah, atau sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Modal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan milik pemerintah daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

(1)Sumber modal Perseroda terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari : 6
1. a.anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman;
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.daerah;
2. b.BUMD lainnya;
3. c.sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah;
2. b.daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 9

Modal Perseroda yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda.

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk :
1. a.pendirian BUMD;
2. b.penambahan Modal BUMD; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
(2)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai secara riil pada saat Barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam rangka Pendirian Perseroda ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
(2)Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. 7
(3)Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…