DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 Nomor 198).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 Nomor 198). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB JENEPONTO Dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 Nomor 198) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Jeneponto adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto.
7.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya di tingkat Provinsi.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten Jeneponto tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Jeneponto bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
(2)Jumlah bantuan keuangan kepada partai poltik dalam anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Jeneponto.

3.Ketentuan huruf e ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten Jeneponto ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Jeneponto untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunkanan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepungurusan DPC Partai Politk tingkat Kabupaten Jeneponto yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
2. b.Foto copy Surat Keterangan NPWP;
3. c.Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten Jeneponto yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto;
4. d.Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.Rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibuat oleh bendahara dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
7. g.Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
(2)Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat provinsi atau ditingkat kabupaten/kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi dan ditingkat Kabupaten/Kota yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
(2)Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
1. a.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan
2. b.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

7.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain berupa :

a.seminar;
b.lokakarya;
c.dialog interaktif;
d.sarasehan; dan
e.workshop.
1. 8.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto. Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 29 Desember 2017 Diundangkan di Jeneponto pada tanggal 29 Desember 2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 259 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka sudah seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disesuaikan dengan Peraturan yang baru. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…