DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang menghasilkan barang maupun jasa. (3) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program dan kegiatan yang bersinergis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dalam rangka mengantisipasi timbulnya resiko sosial dan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601); 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 15.Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Pejabat adalah Pejabat yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bupati.
7.CSR adalah Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
8.Pelaku usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi atau perorangan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9.Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan. 10.Wilayah sasaran TSP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik. 11.Forum perusahaan pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP. 12.Tim Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Tim Pelaksana TSP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan berbasis masyarakat; dan
b.memberi pedoman dan arahan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TSP di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.tersusunnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya:
b.terselenggaranya TSP secara terpadu dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan TSP;
d.terkuranginya dampak negatif dan terciptanya dampak positif keberadaan perusahaan; dan
e.terwujudnya kebijakan mengenai parameter pemberian penghargaan bagi pelaku usaha pelaksana TSP.

BAB III

ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan atas asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
11. k.koordinatif.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliputi :
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup ; dan
3. c.percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha.

Pasal 7

(1)Bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menganggarkan dan mengalokasikan pelaksanaan TSP sebagai biaya perusahaan.

BAB IV

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)

Pasal 8

(1)Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
(3)Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan harus :

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip TSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan ketentuan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
c.menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB V

PROGRAM T S P

Pasal 10

(1)Program TSP meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi- fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…