DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL BAB IV PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL BAB V KELEMBAGAAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Nelayan Kecil sangat tergantung terhadap sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Nelayan Kecil sesuai kewenangannya;
d.bahwa agar pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dapat optimal, maka diperlukan peraturan bagi segenap pemangku kepentingan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan fungsinya masing-masing;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan dan kelautan.
6.Perlindungan Nelayan Kecil adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
7.Pemberdayaan Nelayan Kecil adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil untuk melaksanakan Usaha Perikanan yang lebih baik.
8.Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehar-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gros Ton (GT).
9.Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10.Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
11.Nelayan Pemilik adalah adalah nelayan yang memiliki kapal Penangkapan Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan. 4
12.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13.Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di daerah.
14.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem Perikanan.
15.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
16.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
17.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan Kecil dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan.
18.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan Kecil kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
19.Penyuluh Perikanan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
20.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan Kecil atau berdasarkan kearifan lokal.
21.Pelaku Usaha Perikanan adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan, serta jasa penunjang Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan; 5
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil bertujuan:

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan, kapasitas, Kelembagaan Nelayan Kecil dan penguatan Kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d.menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e.melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
f.memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut;
g.mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:
1. a.Nelayan Kecil;
2. b.Nelayan Tradisional; dan
3. c.Nelayan Buruh.
(2)Selain Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlindungan dan pemberdayaan juga diberikan kepada keluarganya yang melakukan pengolahan dan pemasaran. 6

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 5

Strategi Perlindungan Nelayan Kecil meliputi:

a.penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
b.kemudahan memperoleh sarana produksi Perikanan;
c.jaminan kepastian usaha;
d.jaminan risiko Penangkapan Ikan;
e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh bukti pencatatan kapal Perikanan;
f.jaminan keselamatan; dan
g.fasilitasi dan bantuan hukum bagi Nelayan Kecil.

Pasal 6

(1)Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat melaksanakan Perlindungan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan Perlindungan Nelayan Kecil, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, Pelaku Usaha, dan kelembagaan nelayan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.
(2)Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prasarana Penangkapan Ikan;
2. b.prasarana pengolahan dan pemasaran.
(3)Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.memfasilitasi penyediaan bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan Kecil;
2. b.pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
3. c.jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan; dan
4. d.tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan. 7
(4)Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling rendah meliputi:
1. a.tempat pengolahan ikan;
2. b.tempat penjualan hasil Perikanan;
3. c.jalan distribusi; dan
4. d.instalasi penanganan limbah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan harga terjangkau bagi Nelayan Kecil.
(2)Sarana produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya; dan
2. b.air bersih dan es.
(3)Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan Kecil.
(2)Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan Kecil;
2. b.menjaga kualitas lingkungan perairan umum dan perairan pesisir; dan
3. c.memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha Penangkapan Ikan. 8
(2)Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan kepada Nelayan Kecil dengan menetapkan daerah perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan.
(3)Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
2. b.memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang yang higienis;
3. c.mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan yang higienis.
(4)Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dilakukan melalui:
1. a.penyimpanan Komoditas Perikanan;
2. b.transportasi;
3. c.pendistribusian; dan
4. d.promosi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…