DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PERIZINAN BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB VIII KOMPENSASI BAB IX PENGELOLAAN SAMPAH YANG SPESIFIK BAB X PEMBIAYAAN DAN RETRIBUSI BAB XI KERJASAMA BAB XII PERAN MASYARAKAT BAB XIII LARANGAN BAB XIV PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampah merupakan masalah utama bagi daerah dengan tingkat perkembangan industri dan pemukiman yang pesat, sehingga dalam pengelolaannya perlu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sehingga dapat berjalan secara proporsional efektif dan efisien;
c.bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi serta menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; 2

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. 10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 933);
10. 11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Dan BUPATI KABUPATEN JENEPONTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian- bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
11.Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
12.Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13.Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
14.Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
15.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
17.Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. 5
18.Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
19.Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
20.Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21.Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
22.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
23.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemrosesan akhir sampah.
24.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25.Tempat Pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
26.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
27.Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah. 6
28.Kompensasi adalah pemberian kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
29.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30.Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
31.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi:

a.sampah rumah tangga; dan
b.sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas 7 kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1)Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
1. a.arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.strategi pengelolaan sampah; dan
3. c.program pengurangan dan penanganan sampah.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, memuat:
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(3)Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan untuk masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 7

(1). Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
(2)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(3)Rencana Induk dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling rendah10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

HAK

Pasal 8

Setiap orang/badan berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; 9
d.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Setiap orang dan/atau Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
(3)Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
(4)Badan Usaha melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah .
(5)Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
2. b.dokumen rencana dan program penanganan sampah.
(6)Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling rendah memuat:
1. a.target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
2. b.target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA. 10

Pasal 10

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah; dan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(3)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
(4)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a oleh Badan Usaha, dilakukan melalui:
1. a.pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
2. b.penerapan teknologi bersih dan nir limbah;
3. c.penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
4. d.membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 11
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…