DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENYERTAAN MODAL BAB IV JENIS DAN SUMBER MODAL BAB V PENGELOLAAN BAB VI PENCAIRAN BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Sulselbar yang dapat memberikan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai investasi daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal perlu ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jeneponto Pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar Tahun 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2.Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah badan usaha milik daerah yang menjalankan usaha di bidang perbankan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan permodalan perusahaan.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
1. a.Menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
2. b.Meningkatkan kinerja dan pengembangan PT. Bank Sulselbar di bidang Perbankan;
3. c.Meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar tahun 2019-2023 ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PT. Bank Sulselbar dalam kurun waktu tahun 2019-2023, paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari jumlah deviden yang diterima dari PT. Bank Sulselbar.

Pasal 5

(1)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar hingga saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 42.501.000.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus satu juta Rupiah).
(2)Rincian jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar dalam kurun waktu tahun 1997 hingga tahun 2023 adalah:
1. a.Tahun 1997 sebesar Rp. 63.353.983,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah);
2. b.Tahun 1998 sebesar Rp. 83.353.983,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah);
3. c.Tahun 1999 sebesar Rp. 102.268.983,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah);
4. d.Tahun 2000 sebesar Rp. 145.268.983,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah);
5. e.Tahun 2001 sebesar Rp. 1.145.268.983,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah);
6. f.Tahun 2002-2003 sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah);
7. g.Tahun 2004 sebesar Rp. 2.501.000.000,00 (dua miliar lima ratus satu juta Rupiah);
8. h.Tahun 2005 sebesar Rp. 4.001.000.000,00 (empat miliar satu juta Rupiah);
9. i.Tahun 2006 sebesar Rp. 6.501.000.000,00 (enam miliar lima ratus satu juta Rupiah);
10. j.Tahun 2007 sebesar Rp. 9.501.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus satu juta Rupiah);
11. k.Tahun 2008-2018 sebesar Rp. 12.501.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus satu juta Rupiah);
12. l.Tahun 2019-2023 sebesar Rp. 42.501.000.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus satu juta Rupiah).

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar Tahun 2019-2023 bersumber dari APBD Tahun Angggaran 2019-2023.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PT. Bank Sulselbar dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PENCAIRAN

Pasal 9

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direalisasikan pada APBD Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2019 hingga tahun anggaran 2023.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…