DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan penanggulangan penyakit kusta perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap penyakit kusta serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi serta stigmatisasi;
c.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Kusta. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2.Bupati adalah Bupati Jeneponto.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Penyakit Kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh adanya kuman microbaeteium leprae yang menyerang jaringan kulit dan saraf dengan gejala bercak-bercak putih mati rasa dan penebalan pada saraf.
7.Penanggulangan adalah upaya-upaya dalam rangka mengatasi masalah Penyakit Kusta melalui upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif.
8.Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebar luasan informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
9.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jeneponto.
10.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
11.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam Penanggulangan Penyakit Kusta.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah, mengurangi, dan mengiliminasi penularan Penyakit Kusta;
b.meningkat kualitas hidup penderita kusta serta mengurangi dampak social dan ekonomi akibat Penyakit Kusta pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
c.menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya Penanggulangan Penyakit Kusta;
d.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita kusta dan orang yang pernah mangalami Penyakit Kusta;
e.meningkatkan peran serta kelurga, masyarakat, dan penderita kusta dalam berbagai upaya Penanggulangan Penyakit Kusta; dan
f.mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta LSM untuk Penanggulangan Penyakit Kusta.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA

Pasal 4

Upaya Penanggulangan Penyakit Kusta terdiri dari:

a.upaya promotif;
b.upaya preventif;
c.upaya kuratif; dan
d.upaya rehabilitatif.

Pasal 5

(1)Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.
(4)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi.
(5)Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Promosi kesehatan dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan;
2. b.konsultasi, bimbingan dan konseling;
3. c.intervensi perubahan perilaku;
4. d.pemberdayaan;
5. e.pelatihan; atau
6. f.pemanfaatan media informasi.

Pasal 6

(1)Pencegahan penularan Penyakit Kusta dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita Penyakit Kusta.
(2)Dalam pelaksanaan pencegahan Penyakit Kusta Pemerintah Daerah membentuk Pos Penyakit Kusta di Desa dan Kelurahan.
(3)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Surveilans Epidemiologi;
2. b.pemberian kekebalan (imunisasi);
3. c.pemberian obat pencegahan (kemoprofilaksis) pada kelompok berisiko;
4. d.penemuan kasus;
5. e.penanganan kasus; dan
6. f.pencegahan pengendalian infeksi (PPI).
(4)Dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan promosi kesehatan.

Pasal 7

(1)Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan bagi penderita Penyakit Kusta.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah melayani setiap penderita Penyakit Kusta dan orang yang pernah mangalami Penyakit Kusta yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.
(3)Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah memberikan penanganan khusus kepada penderita Penyakit Kusta yang membutuhkan.
(4)Bagi penderita Penyakit Kusta yang kronis dan membutuhkan penanganan khusus melaporkan kepada Dinas.

Pasal 8

Upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita Penyakit Kusta dan orang yang pernah mangalami Penyakit Kusta baik secara fisik maupun psikis yang dirawat di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Kusta, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antar kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa serta swasta dan pemangku kepentingan.
(2)Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
1. a.pemberian advokasi;
2. b.penanggulangan, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Kusta;
3. c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antara Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
4. d.peningkatan komunikasi, informasi, pelaporan dan edukasi; dan
5. e.meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Kusta dan upaya penanggulangannya disampaikan kepada Dinas.
(2)Dinas melakukan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.
(3)Dinas melaporkan analisis untuk pengambilan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Provinsi.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Kusta dan upaya penanggulangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009