DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS BAB IV RAGAM PENYANDANG DISABILITAS BAB V PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tuberkulosis mempunyai implikasi terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga perlu tindakan penanganan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542)
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3.Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri penyebab penyakit tuberkulosa atau disebut Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan TB diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.keserasian;
e.keselarasan; dan
f.non diskriminasi dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Tujuan kebijakan Penanggulangan TB untuk mewujudkan penyelenggaraan Penanggulangan TB secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan, yang melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III

TARGET DAN STRATEGI PENANGGULANGAN TUBERKULOSISI

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan target Penanggulangan TB Daerah berdasarkan target Penanggulangan TB nasional dan memperhatikan strategi Penanggulangan TB nasional.

Pasal 5

(1)Strategi Penanggulangan TB Daerah terdiri atas:
1. a.penguatan kepemimpinan program Penanggulangan TB Daerah;
2. b.meningkatkan akses layanan TB di Daerah melalui peningkatan pembiayaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia secara merata dan bermutu penyelenggara program kegiatan, jaminan pemeriksaan penunjang TB, jaminan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, jaminan keamanan dan kemanfaatan, serta mutu sediaan obat dan alat/bahan/perbekalan kesehatan bagi TB;
3. c.mengendalikan faktor risiko TB di Daerah dengan penyelenggaraan kegiatan secara sistematis dan terpadu melalui upaya preventif dan promotif yang pada dasarnya dimulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, dan secara umum mempertahankan dan memperkokoh ketahanan keluarga dan masyarakat;
4. d.meningkatkan kemitraan TB di Daerah melalui upaya keterpaduan lintas program dan sektor, keterpaduan dengan program-program Penanggulangan TB nasional dan provinsi, kemitraan dengan pelaku usaha/swasta, masyarakat, dan pelibatan aktif orang-orang terdampak TB dalam program kegiatan Penanggulangan TB Daerah;
5. e.meningkatkan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TB Daerah melalui penguatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
6. f.penguatan dan peningkatkan manajemen program Penanggulangan TB Daerah secara akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penanggulang TB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan TB.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 7

(1)Penanggulangan TB dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.
(2)Penanggulangan TB secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antarprogram yang bersangkutan.

Pasal 8

Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan:

a.promosi kesehatan;
b.surveilans TB;
c.pengendalian faktor risiko;
d.penemuan dan penanganan kasus TB;
e.pemberian kekebalan; dan
f.pemberian obat pencegahan.

Pasal 9

(1)Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan TB ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan yang terkait Penanggulangan TB di Daerah.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program dan sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan pelaku usaha/swasta.
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.
(5)Pihak perorangan, swasta/pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya, dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang diselaraskan dengan program Penanggulangan TB Daerah.

Pasal 10

(1)Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
(2)Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
(3)Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TB.
(4)Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistan obat.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…