DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 251).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 2 Bupati adalah Bupati Jeneponto. 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. 4 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 5 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 6 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. 7 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. 8 Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 9 Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 10 Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD. 11 Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna. 12 Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus. 13 Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 14 Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses. 15 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD. 16 Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 17 Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Kemampuan Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
1. a.tinggi;
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(2)Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan ‘”SEDANG“.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulan dengan ketentuan :

a.Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atau setara dengan gaji pokok Bupati.
b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 80% dari uang representasi Ketua DPRD.
c.Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)atau sebesar 75% dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras setiap bulan.
(2)Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Beras setiap bulan.
(2)Besaran Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan Tunjangan Beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan dengan ketentuan :

a.Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
c.Anggota DPRDsebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatansetiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan dengan ketentuan :

a.Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
c.Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan Alat Kelengkapan.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.untuk Jabatan Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk Jabatan Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. d.untuk Jabatan Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan lain diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan lain.
(2)Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
1. a.untuk Jabatan Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk Jabatan Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. d.untuk Jabatan Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama Alat Kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945