DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. Uang representasi; b. Tunjangan keluarga; c. Tunjangan beras; d. Uang paket; e. Tunjangan jabatan; f. Tunjangan alat kelengkapan; g. Tunjangan alat kelengkapan lain; h. Tunjangan komunikasi itensif; dan i. Tunjangan reses.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
8.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
15.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, jaminan Kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16.Uang jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.Uang representasi;
b.Tunjangan keluarga;
c.Tunjangan beras;
d.Uang paket;
e.Tunjangan jabatan;
f.Tunjangan alat kelengkapan;
g.Tunjangan alat kelengkapan lain;
h.Tunjangan komunikasi itensif; dan
i.Tunjangan reses.

Pasal 3

(1)Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.
(2)Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(4)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
(2)Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan
(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.Untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.Untuk jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.Untuk jabatan Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
4. d.Untuk jabatan Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain.
(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan anggota DPRD diberikan TKI.
(2)Pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yakni :
1. a.tinggi, paling tinggi 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
2. b.sedang, paling tinggi 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
3. c.rendah, paling tinggi 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 11

(1)TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(3)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
(4)Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…