DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

SKD diselenggarakan berdasarkan asas : a. Peri kemanusiaan; b. Keseimbangan; c. Manfaat; d. Perlindungan; e. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban; f. Keadilan; dan g. Gender dan non diskriminatif. Ruang lingkup SKD terdiri dari : a. Upaya Kesehatan; b. Pembiayaan kesehatan; c. Sumber Daya Manusia Kesehatan; d. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; e. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; f. Pemberdayaan masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah paling banyak fasilitas kesehatan perorErngarl tingkat pertama, kedua, dan ketiga serta fasilitas kefarmasian yang berada di wilayah Daerah;

(2)Penetapan jumlah paling banyak fasilitas kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan berdasarkan evaluasi atas kebutuhan nyata penduduk di wilayah tersebut.

Pasal 48

Berdasarkam kebutuhan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan milik Daerah dapat melakukan ke4a sarna dengan fasllitas kesehatan di dalam atau di luar negeri.

Pasal 49

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan fasilitas kesehatan perorangan tingkat kedua/ketiga _yang merupakan pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah bidang kesehatan dengan status PPK-BLUD.

Pasal 50

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama yang merupakan pelaksana penyelenggaraa-rl otonomi daerah bidang kesehatan dengan status PPK-BLUD.

Pasal 51

Pos UKM Desa merupakan fasilitEs kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dikelola oleh Pemerintah Desa. f Pembagi", ft*L["J"'*i Kesehataa

Pasal 52

Organisasi Perangkat Daerah yang menaigalri Kesehatan bertanggungiawab :

a.Melaksanakan perencanaan, moniioring, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan UKp dan UKM; b' Melaksanakan perencanaan dan pengawasan aspek teknis pembangunan fasilitas kesehatan perorangan;
c.Menyeienggarakan perijinan dan pengawasan kepatuhan terhaciap stanciar pelayanan di fasilitas kesehatan perorarlgan; d- Membantu penyrapan akreditasi fasiiitas pelayanan kesehatan perorangal;
e.Mendarnpingi penetapan kelas dalam rangka pemberian izin tetap *rr*uf, sakit;
f.Mernfasilitasi pembinaan teknis tenaga kesehatan puskesrnas dan tenaga kesehatan rumah sakit daerah;
g.Merencanakan, menganggarkan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi progra.m pelayanan kesehatar masyarakat;
h.Memimpin dan rnenggerakkan seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pada situasi kejaCian lua"r biasa {IrJE} dan/atau bencana;
i.Merencanakan, mengarggarkan bantuan belanja modal, 'perlrzrnan, penyediaan bantuan tenaga kesehatan untuk fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama;
j.MeningJkatkan kapasitas fasilitas kesehatan masyarakat tingkat kedua Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan dan kapasihas Laboratorium Kesetratan Masyarakat;
k.Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidiltcan dan pelatihan kader, pemberian transport kader, dan fasilitasi upaya kesehatan berbasis masyarakat {UKBM};
1. 1.Merencanakan, mengadakan, dan mengelola sediaan farmasi T II'Ntr. v l\tll,
m.Menyelenggarakan perizinan, pengawasan, dan pemantauan dan sarana sediaan farmasi, dan makanan;
n.Menerbitkan pedoman teknis pelayanan keeehatan perorangan tingkat pertama, pedoman teknis pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertamat, pedoman teknis pelayanan kefarmasian pada fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertarma;
o.Mengelola data kesehatan yang bersumber dari kegiatan pelayanan kesehatan perorangan/masyarakat di wilayah Daerah;
p.Memberikan pertimbangan alokasi ar:gg:arar: untuk urusan wajib kesehatan, satuan organisasi dan program kepada Bupati.

Pasal 53

Rumah Sakit bertanggunglawab :

a.Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat kedual ketiga;
b.Membeukan pelayaaaa kqoehataa peroraiigae tiackai kEdua/keiiga pada pasien yang merupaLlcan kasus program;
c.Menerirna dan mengembalikan rujukan dari tingkat pertama dan mengirim rujukan ke tingkat lanjutan; untuk program produk, tenaga, fasilitas kesehatan perorangan fasilitas kesehatan perorangan
d.Memberikan bimbingan tekjis pada tenaga kesehatan fasilitas kesehatal perorangan tingkat pertama; { e' Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemamrruan pelayanannya;
f.Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
g.Pemeliharaan dan peningkar,an kesehatan perorailgan melalui pelayanan - kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga se*Iuai kebutuhan ;;di";
h.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan "umbr. daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
i.Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanal kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Pasa] 54 Puskesmas bertanggungiawab :
a.Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
b.Dlengkccrdinasikan fasilitas kesehatan tingkat pertarna di wilayah kerja Puskesrnas;
c.Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
d.Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat;
e.Mengelola data yang bersumber dari data pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam wilayah kerjanya;
f.Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap Pos UKM Desa dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam wilayah kerjanya.

Pasal 55

(1)Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas merupakan organisasi penyelenggara urusan kesehatan di Daerah.
(2)Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan, Rencana Belanja Anggaran (RBA) BLUD RSUD, dan RBA BLUD Puskesmas adalah rencana kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan, BLUD RSUD, dan BLUD Puskesmas.
(3)Kebiiakan Umum APBD-Program Prioritas dan Anggara-n merupakan kesepakatan kebijakan urnum APBD dan alokasi anggararl untuk SKPD/UKPD dan program prioritas arttara Bupati dan DPRD.
(4)RKA Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan, RBA BLUD RSUD, dan RBA BLUD Puskesmas merupakan rencana kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan, BLUD RSUD, dan BLUD Puskesmas berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum APBD--Program Prioritas dan Anggaran.
(5)DPA Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan, RBA definitif BLUD RSUD, dan RBA definitif BLUD Puskesmas merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun berdasarkan APBD yang telah disetqjui DPRD dan telah dievaluasi oleh Gubernur Sulan"rsi Selatan.
(6)Perubahan angg€rrErn mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. f

Pasal 56

(U Evaluasi merupakan proses membandingkan hasil dengan rencana dan mernberikan saran untuk penyempurnaan proses perencanaan berikutnya.

(2)Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kejehatan melakukan evlluasi progrhm setiap tahun dengan membandingkan hasil tahun berjalan terhadap target program i'arlg disebut kinerja pencapaian program.
(3)Apabila terdapat kesenjangan, maka aitai<ut<an perbaikan pada rencana kegiatan tahun berikutnya.
(4)Evaiuasi diselenggarakan oleh bagian/satuan keda yang rnempunyai tugas untuk perencanaan dan penganggaran.
(5)Evaluasi dapat dilakukan melalui proses pihak ketiga yang kompeten serta masyarakat. penelitian yang dilaksanakan oleh dapat melibatkan peran serta Bagiaa Heenam Irata Kesehataal Informasi Kesehatan

Pasal 57

Setiap fasilitas kesehatan perorangan/masyarakat, tingkat pertama/kedua, milik pemerintah/ swasta menghasilkan data kegiatan pelayanan.

Pasal 58

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewqjiban menyampaikan laporan data kegiatan secara periodik kepada Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani urusan Kesehatan-

Pasal 59

Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani urusan Kesehatan menyediakan sistem terintegrasi aga-r terjadi proses analisis yang otomatis dan menghasilkan infnmaci o,ccrroi r:lanaon lzahrrtrrlran *Illvarragul UVUHq uvl+AH+ llvVulgll.Ar.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…