DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 (Perubahan Pasal 22 Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Persyaratan Calon Kepala Desa) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal I Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015, Nomor 233) diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, yakni:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desadan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan Kepala Desa;
7. g.memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP);
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. m.berkelakuan baik dari Kepolisian;
14. n.tidak menjadi Pengurus dan atau Anggota Partai Politik
15. o.memperolehIzin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil
16. p.bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD, harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten
17. q.telah menyampaikan Laporan akhir tahun dan Masa Jabatan Bagi Kepala Desa yang masih mencalonkan diri;
18. r.tidak mengundurkan diri setelah penetapan calon.
19. s.bagi calon yang telah terpilih sebagai Kepala Desa Tidak meninggalkan Desa tersebut sebelum berakhir masa jabatannya;
20. t.mempunyai Visi, Misi dan Program kerja calon Kepala Desa;
21. u.syarat lain yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi pencalonan sebagai berikut:
1. a.surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Republik Indonesia dari pejabat yang berwenang;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desadan tidak akan mengundurkan diri sebelum selesainya proses pemilihan Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. g.kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
8. h.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. i.surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. j.surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaanNarkotikadari rumah sakit umum pemerintah;
11. k.surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
12. l.surat Keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
13. m.surat keterangan tidak menjadi Pengurus dan atau Anggota Partai Politik
14. n.surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil
15. o.surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
16. p.surat keterangan telah menyampaikan Laporan akhir tahun dan Masa Jabatan Bagi Kepala Desa yang masih mencalonkan diri;
17. q.surat pernyataantidak mengundurkan diri setelah penetapan calon;
18. r.surat penyataan Tidak meninggalkan desa tersebut sebelum berakhir masa jabatannya;
19. s.naskah tertulis visi dan misi serta program kerja calon KepalaDesa.
(3)Persayaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilampirkan surat permohonan dan disampaikan kepada ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto. ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 14 Agustus 2017 BUPATI JENEPONTO, IKSAN ISKANDAR diundangkan di Jeneponto pada tanggal 14 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, ttd MUHAMMAD SARIF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 252 Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, ttd MUSTAKBIRIN, SH. Pangkat : Pembina Nip. 19630309 199203 1 007

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021