DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja bagi pemerintahan di daerah sangatlah penting. Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakkan perda dan perkada. Sesuai tugas dan fungsinya, Satpol PP sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam mengamankan Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah merupakan salah satu syarat yang cukup penting dalam suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, sehingga terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tenteram, di mana peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi yang kondusif akan mempengaruhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan sampai tingkat nasional, sehingga turut mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai tali perekatutuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
13.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
14.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Personil Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 155);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210.a);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 nomor 219);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 nomor 225);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban diruang milik jalan, setiap Orang, Badan Hukum dan atau Organisasi lainnya, dilarang :

1.Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
2.Mengotori dan merusak perkerasan jalan;
3.Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang ditrotoar, jalan/badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya;
4.Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa-air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan oleh yang berwenang;
5.Mendirikan kios dan berjualan di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
6.Membuang dan Membakar sampah;
7.Berdiri, duduk, menjemur, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar ditaman;
8.Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban dibahu jalan dan trotoar;
9.Memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh jalan;
10.Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang kejalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
11.Menggunakan trotoar sebagai tempat parker kendaraan;
12.Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;

Pasal 3

Untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan, Orang, Badan Hukum dan/atau Organisasi lainnya, dilarang :

1.Mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
2.Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
3.Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditempat umum;
4.Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang ditaman dan jalur hijau;
5.Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
6.Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
7.Membuang dan membakar sampah dijalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
8.Mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jalur hijau;
9.Melakukan penggalian dijalur hijau dan taman;
10.Menjajakan barang dagangan dijalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 4

Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan lingkungan, Orang, Badan Hukum dan/atau Organisasi lainnya, dilarang :

1.Menyebarkan selebaran, brosur, pamphlet dan sejenisnya disepanjang jalan umum;
2.Memasang atau menempelkan, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon ataupun bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
3.Menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;
4.Mengotori, mencoret dan merusak jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 5

(1)Setiap orang/badan hokum dilarang melakukan usaha tertentu dijalan, jalur hijau,taman dan tempat umum;
(2)Setiap orang/badan hukum dilarang menempatkan dan/atau menyimpan benda dengan maksud melakukan usaha dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
1. a.tuna Sosial yang bertempat tinggal ditempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. b.anak Jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta- minta dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (Trafficlight) dan fasilitas umum lainnya;
3. c.s etiap orang, badan hukum dan atau organisasi lainnya yang menghimpun Tuna Sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen;
4. d.setiap orang, badan hukum dan/atau organisasi lainnya yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu yang mengganggu ketertiban masyarakat;
5. e.setiap orang yang melakukan perbuatan asusila dan amoral di fasilitas umum dan fasilitas social lainnya;
6. f.tuna Susila yang menjajakan diri atau tingkah lakunya patut diduga berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
7. g.setiap orang, badan hukum dan/atau organisasi lainnya yang menyediakan, menghimpun wanita/pria tuna susila untuk dipekerjakan berbuat asusila;
8. h.setiap Hotel, Vila, Penginapan atau sejenisnya yang dicurigai dijadikan tempat berbuat asusila.
(2)Bupati dapat menutup tempat usaha yang digunakan untuk perbuatan asusila.

Pasal 7

(1)Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan yang yakni :
1. a.biodata penduduk;
2. b.kartu keluarga;
3. c.kartu tanda penduduk;
4. d.surat keterangan kependudukan; dan
5. e.akta pencatatan sipil.
(2)Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni :
1. a.surat keterangan pindah;
2. b.surat keterangan pindah datang;
3. c.surat keterangan pindah keluar negeri;
4. d.surat keterangan datang dari luar negeri;
5. e.surat keterangan tempat tinggal;
6. f.surat keterangan lahir;
7. g.surat keterangan pembatalan perkawinan;
8. h.surat keterangan pembatalan perceraian;
9. i.surat keterangan kematian;
10. j.surat keterangan pengangkatan anak;
11. k.surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
12. l.surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
13. m.surat keterangan pencatatan sipil.
(3)Setiap orang dilarang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda.

Pasal 8

(1)Peserta didik dilarang :
1. a.berkeliaran pada jam wajib belajar sekolah;
2. b.melakukan arak-arakan dan/atau iring-iringan kendaraan dijalanan;
3. c.melakukan tindakan coret mencoret pakaian seragam sekolah pada saat pengumuman kelulusan;
4. d.melakukan tawuran dan/atau perkelahian;
5. e.merusak sarana dan prasarana sekolah
6. f.menyimpan film dan/atau gambar yang bersifat fornografi;
7. g.melakukan pornoaksi;
8. h.melakukan pelecehan seksual;
9. i.membawa dan menggunakan senjata apai, senjata tajam dan/atau sejenisnya yang membahayakan; dan
10. j.membawa dan mengkonsumsi rokok, minuman beralkohol, narkoba dan/atau psikotropika.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peserta didik dengan melibatkan pihak sekolah dan orang tua/wali.

Pasal 9

(1)Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya yang mendapat izin dan diperuntukan untuk kegiatan seremonial, event tertentu, ucapan selamat dan sejenisnya dapat diturunkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berlangsung.

BAB III

S A N K S I

Pasal 10

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetapkegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
(3)Orang/Badan/Organisasi lainnya yang dirugikan berhak mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);
(4)Selain sanksi sebagamana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan biaya pemulihan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1)Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 serta Pasal 7 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) juga dapat dikenakan sanksi Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
(2)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…