DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pendidikan anak usia dini yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal; b. Kelompok Belajar; c. Taman Penitipan Anak; d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis. (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program Pendidkan Anak Usia Dini terpadu. (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal di setiap kecamatan. (3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa sekurangkurangnya 1 (satu) satuan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat. (4) Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program pendidikan anak usia dini harus mampu menjamin terlayaninya anak usia dini mendapatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan secara mudah dan berkualitas secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
c.bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam urusan pendidikan, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DAN BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
6.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7.Anak Usia Dini Adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun;
8.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
9.Satuan atau program Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
10.Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan berusia 6 (enam) tahun;
11.Raudhatul Athfal adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12.Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, namun apabila di wilayah pemukiman masyarakat setempat tidak memiliki lembaga Taman Kanak-Kanak atau sederajat lainnya, maka Kelompok bermain diperbolehkan melayani pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14.Taman Penitipan Anak adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pendidikan, pengasuhan dan perawatan bagi anak usia dini.
15.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis adalah salah satu layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan waktu belajar yang lebih fleksibel dan terstruktur bagi anak usia dini usia 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun.
16.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
(2)Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pendidikan anak usia dini yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal;
b.Kelompok Belajar;
c.Taman Penitipan Anak;
d.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

BAB IV

PENYELENGGARAN

Pasal 4

(1)Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program Pendidkan Anak Usia Dini terpadu.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal di setiap kecamatan.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa sekurang- kurangnya 1 (satu) satuan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
(4)Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

(1)Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal yang diselenggarakan berbentuk Taman Kanak-kana, Raudatul Athfal, memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
(2)Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dapat diselenggarakan menyatu dengan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dapat menerima peserta wajib Pendidikan Anak Usia Dini dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.
(5)Peserta didik Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
(6)Peserta didik Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dapat diterima dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal.
(7)Pembelajaran yang diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

(1)Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal yang diselenggarakan berbentuk Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan anak usia dini Sejenis.
(2)Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan anak usia dini Sejenis dapat diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Program Pendidkan Anak Usia Dini sejenis diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap dan perkembangan anak.
(4)Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan anak usia dini Sejenis memprioritaskan pelayanan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Pasal 7

(1)Program Pendidkan Anak Usia Dini Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program Pendidkan Anak Usia Dini yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan/atau terkoordinasi.
(2)Pelaksanaan program Pendidkan Anak Usia Dini Terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.

BAB V

PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 8

(1)Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
1. a.pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah;
2. b.pengelolaan Pendidkan Anak Usia Dini oleh Satuan Pendidkan Angka Usia Dini yang didirikan masyarakat.
(2)Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan pada prinsip :
1. a.nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasilkegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
2. b.akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. c.penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan;
4. d.Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu; dan
5. e.Akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 9

(1)Pengelolaan Pendidkan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Bupati.
(2)Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidkan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan Pendidkan Anak Usia Dini kepada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(4)Kebijakan Pendidkan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam :
1. a.rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.rencana Strategis Pendidikan Daerah;
4. d.rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. e.rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Daerah.
(5)Kebijakan Pendidkan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merupakan pedoman bagi :
1. a.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
2. b.satuan pendidikan di daerah;
3. c.pendidik dan tenaga kependidikan;
4. d.peserta didik;
5. e.orang tua peserta didik yang bersangkutan;
6. f.warga;
7. g.masyarakat; dan
8. h.pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

Pasal 10

(1)Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini pada tingkat satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
(2)Tanggungjawab penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan;
2. b.menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
3. c.menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. d.tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan ayat (5) merupakan pedoman bagi :
1. a.penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
2. b.satuan pendidikan yang bersangkutan;
3. c.peserta didik dan orangtua peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan;
5. e.lembaga reprentasi pemangku kepentingan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
6. f.pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…