DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGENDALIAN PENDIRIAN MENARA (Bagian Kesatu: Pengendalian; Bagian Kedua: Penetapan Zona; Bagian Ketiga: Pendirian Menara; Bagian Keempat: Penggunaan Menara Bersama; Bagian Kelima: Microcell) BAB III KETENTUAN PERIZINAN (Bagian Kesatu: Kewajiban Pendiri; Bagian Kedua: Sistem dan Prosedur; Bagian Ketiga: Dasar Pertimbangan Pemberian SLO; Bagian Keempat: Perubahan SLO; Bagian Kelima: Identitas Menara; Bagian Keenam: Hak dan Kewajiban; Bagian Ketujuh: Pencabutan SLO) BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI BAB V PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB VII KETENTUAN PIDANA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Perp.turan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2.Pemerinkh Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara I Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaraan urusan pemerintahan I yang rrienjadi kewenangan daerah otonom-
3.Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4.Organibasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organigasi psrangkat dasrah yang mempunyai tuga$ dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika.
5.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD af,alah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika.
6.Telekorxrunikasi adalah setiap pemaRcararl, pengiriman, dan/atau penerir[aan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem plektromagnetik lainnya.
7.Menar{. telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangu4an khusus yang berfungsi sebagai sarErna penunjang untuk menenl.patkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstnirksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekodrunikasi.
8.Menard. mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang diisusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
9.Menara teregang adatah menara telekomunikasi diperkr*at kabel-kabel yang diangkurkan pada I disusun atas pola batang yang memiliki dimensi menar& telekomunikasi mandiri. yang berdiri dengan landasan tanah dan batang lebih kecil dari 1O. Menar{ tunggal adalah berbeniLuk tunggal tanpa satu sama lain. lL. Base TYansoeiuer Stationyang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiuri pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu I wilayah cakupan (cell couerage).
12.Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberahaan menara.
13.Rencarla lokasi menara (cett planl adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengam memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada. l4.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, bad.an usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
15.Setiap orang adalah pribadi atau badan yang mendirikan menara menara telekomunikasi yang bangunannya adanya simpul-simpul rangka yang mengikat telekornunikasi. l6.lzin Mendirikan Bangunan ya,ng selanjutnya disingkat IMB adalah oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik diberikanpenzrnqn yang bangUnpn untuk membangUn baru, mengubah, memperluas, mengurangi aanlatJu merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
17.Sertifikpt Laik operasional yang selanjutnya disingkat sl/o adalah sertifik+t yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu qnenara layak untuk beroperasi sebelum dimanfaatkan'

BAB II

PEITGTI{DALIAR PEI{DIRIAI{ MESARA

Pasal 2

Pengendalifin menara bertqiuan :

a.mewuj{rakan ruang yang atrtarL, rlyarrLarl, produktif, dan berkelanjutan dengarli tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi;
b.menjarl'rin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat di sekitar menara: dan
c.menja$a keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi t- : J- -,- lingkungan hidup.

Pasal 3

Setiap [endirian menara dilakukan pengendalian dari:

a.aspek tata ruang,
b.asppk keamanan, dan
c.aspek kepentingan umum. Pengeridalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan melalui:
a.perietapan zarrai
b.perizinan pendirian menara;
c.perjgaturan operasional menara;
d.peflggunaan menara bersama; dan
e.penggunaan microcell. Jenis peng[ndalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkAn: I

(1)tzl

Pasal 4

a. b. tempa! pendirian menara; pengg$naan menara;

c.pemanfaatan menara; dan
d.struktqr bangunan menara.

Pasal 5

(1)Jenis menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
1. a.menara yang dibangun di atas tanah; dan
2. b.menara yang dibangun di atas bangunan'
(2)Jenis il:1enara berdasarkan penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4 huruf b, terdiri dari:
1. a.telelkomunikasi seluler;
2. b.penyiaran; dan
3. c.telek.omunikasi khusus-
(3)Jenis menara berdasarkan pemanfaatan rnenara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf'c, terdiri dari:
1. a.menara bersama; dan
2. b.menaLra individual.
(4)Jenis menara berd.asarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
1. a.menara mandiri;
2. b.menara teregalg; dan
3. c.menara tunggal.

Pasal 6

Penetapan zofla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf a meliputi:

a.zotaa menara; dan
b.zona bebas menara.

Pasal 7

Zona sel5agaimana dimaksud daJam Pasal 6 ditetapkan dengan memperhatikan:

a.potensi ruang wilayah Daerah yang tersedia berdasarkan rencana tata ru*g;
b.letak strategis wiiayah;
c.kepadatan pemakaian jasa telekomunikasil
d.kepadatan penduduk; e- jumlah sarana dan prasarana pemerintahan lperdagangan/jasa; dan
f.kawasarn keselamatan operasi penerbangan. +rsl (i) (2|

Pasal 8

Setiap pendirian menara wajib dilakukan di ditetapkan oleh Pernerintah Daerah. Lokasi rnenara sebagaimana dimaksud pada ayat menara yang berbentuk lingkaran dengan radius meter).

(3)Lokas:i menara sebagaimana dimaksud pada ayat {2\ disusun dalam bentulk rencana lokasi menara. Rencama lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat tg) dapat ditinjau kembali paling iama 2 (dua) tahun sekali. Ketenlr,e,an lebih lanjut mengenai lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

{1) Setiap orang yang mendirikan menara tidak di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. {2} Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, antara lain:

a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
c.penyegelan menara; dan
d.pernhrongkaran menara.

(3)Pelaksiienaan sanksi administrasi sebagaimana- dimaksud dapat r*ilakukan tidak berurutan. pada ayat {2}
(4)KetenfiuLan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi adminiistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Zona rnxenara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

a.sutl zona menara; dan
b.sutr zona menara bebas visual. Sub ziona menara sebagaimana dimaksud pada ayat diperurntukkan bagi: a- menara mandiri;
b.rnenara teregang; dan/atau
c.menara tunggai" { \ lokasi menara yang {1} berada pada zor,a 400 m {empat ratus

(4){5} {1} huruf a t3) t4) Sub zo:na menara bebas visual sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b men:pakan sub zaria yang tidak diperbolehkan adanya menara Pendiriam merrara pada sub zorla menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat t3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.:
1. a.penclirian menara dengan desain menara kamuflase; dan/atau
2. b.penempatan menara di lokasi yang tersembunyi. Ketentuan lebih lanjut mengenai rnna menara sebagaimana dimaksud dalam trasal 1O diatur dalam Peraturan Bupati. (s)
(1)l2l Zona hebas menara sebagaimana dimaksud pada zorLa filenara sebagaimana dimaksud dalam Pasal diperbolehkan adanya ayat {1) berada di luar 7. {1} l?t (u (2t

Pasal 12

Penyellenggara telekomunikasi pada zor,a bebas menara sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 11 ayat {1) dapat menempatkan:

a.anLtena telekomunikasi secara tersembunyi; dan
b.a:n.tena di atas bangunan paling tinggt 6 (enam) meter. Penerrpatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak memerlukan IMB.

(3)Lokasi dal penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan keselamatan bangruLnan, serta memenuhi estetika.

Pasal 13

Setiapr penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {3} d.ikenakan sanksi admimLi.strasi. Sanksi. administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a.peringatan tertulis; b. Fenghentian sernentara, sebagian ata"r-:. seluruh kegiatan; dan
c.prenyegelan **rr"r.. { tzt t3)

(4)
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimElna dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peratulran Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…