DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang Pemerintah Daerah; b. kewajiban dan tanggung jawab; c. pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; e. koordinasi; f. pembiayaan; g. sanksi administratif; dan h. ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guru dalam menjalankan tugas profesional sering mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminaif, intimidasi atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orangtua/keluarga peserta didik, masyarakat atau pihak lain sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam hal perlindungan hukumnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Guru. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repubblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6.Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
7.Perlindungan Hukum Terhadap Guru adalah hak Guru untuk mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman, dan jaminan keselamatan dari Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
8.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan serta diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalisme Guru.
9.Tindak Kekerasan adalah suatu perilaku yang dilakukan baik secar fisik, psikis, seksual, dalam jaring (daring) atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi pada lingkungan satuan pendidikan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, cacat dan atau kematian.
10.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan;
11.Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang di selenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
12.Pencegahan adalah suatu tindakan atau cara yang dilakukan agar seseorang atau kelompok orang tidak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
13.Penanggulangan adalah tindakan atau cara untuk menangani tindak kekearasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistimatik dan komprehensif.
14.Dinas adalah perangkat daerah di Kabupaten Jeneponto yang menangani Urusan di bidang Pendidikan. 4
15.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

a.terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman serta nyaman;
b.mendorong Guru untuk bekerja secara profesional sebagai Pendidik; dan
c.menumbuhkan kehidupan dalam pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antara Peserta Didik dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan orang tua serta Masyarakat baik dalam satu Satuan Pendidikan mapun antar Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
b.melindungi serta mencegah Guru dari tindakan kekerasan yang terjadi pada lingkungan Satuan Pendidikan maupun kegiatan sekolah di luar lingkungan Satuan Pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang Pemerintah Daerah;
b.kewajiban dan tanggung jawab;
c.pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Guru;
d.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
e.koordinasi;
f.pembiayaan;
g.sanksi administratif; dan
h.ketentuan lain-lain.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

a.menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; 5
b.mengevaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru;
c.memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Guru dengan Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, atau masyarakat;
d.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru;
e.memfasilitasi partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; dan
f.mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Guru.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

a.menyusun rencana strategis Perlindungan Hukum Terhadap Guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b.menyusun mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mengarahkan, membimbing, membantu serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang kondusif;
e.mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
f.menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik.
g.menyelesaikan masalah yang terkait tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
h.membentuk satuan tugas perlindungan guru; dan
i.mendorong tanggungjawab orangtua/keluarga, Masyarakat dan Organisasi Profesi Guru dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru;

Pasal 7

Organisasi Profesi Guru berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

a.memberikan bantuan hukum kepada Guru; 6
b.menyusun mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
d.menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik; dan
e.memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru.

Pasal 8

Satuan Pendidikan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

a.menyusun kebijakan dan mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
c.menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik; dan
d.memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Perlindungan Hukum Terhadap Guru, meliputi:

a.mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
b.menyusun mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.berpartisipasi dalam terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; dan
d.menerima pengaduan, melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik. 7

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Penddidikan, dan/atau Masyarakat wajib memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam pelaksanaan tugasnya.
(2)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap:
1. a.tindak kekerasan;
2. b.ancaman;
3. c.perlakuan diskriminatif;
4. d.intimidasi; dan/atau
5. e.perlakuan yang tidak adil.
(3)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perlindungan dari pihak Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain yang terkait pelaksanaan tugas sebagai Guru.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…