DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BAB V KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB VI PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) BAB VII PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL YANG BERPIHAK PADA ANAK BAB VIII FASILITAS SISTEM PERADILAN ANAK BAB IX KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BAB X PEMENUHAN SARANA PRASARANA BAB XI KOORDINASI DAN KERJASAMA BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 2

penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Da*ar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 serta Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

a.nondiskrflminasi;
b.kepentingan yang terhaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;dan
d.pengha.rgaan terhadap pend,apat Anak.

BAB III

RUAITG LII{GKI'P

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat, diskriminasi ekspoilitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan demi terwqiudnya Anak yang berkuaJitas, berakhlak mulia dan sejahtera. BAB TV PEilGELOI,I\AII DATA DAIT IITFOR}IASI

Pasal 4

(1). Pemeri.ntah Daerah melalui SKPD yang membidangr Anak wqiib men5rusun data dan informasi mengenai perlindungan Anak.
(2). Data dan informasi sebagaimarra dimaksud pada ayat {1} meliputi:
1. a.perrn$nuhan hak Anak;
2. b.analk beresiko atau rentan;
3. c.analk yang menjadi korban kekerasan tisik/atau seksual serta korban kejahatan lainya;dan I
4. d.anak yang memerlukan perlindungan khusus. t 13.
(3).Dalampengelolaandata,daninformasimengenaiPerlindunganAnak sebagaimuo* ai*'ttsud pada ayat{2\' yajib : '
1. a.men)rusun sistem data dan informasi;
2. b.membuat data terPilah; c.melakur."'r.*i"*t"rhadapperkembanganpefinasalahanAnak;dan
3. d.melakukan f.rUtiL**i data dan informasi secara berkala yang dapat diakses Publik.
(4). Sebagai bahan kelengkapan data d'an informasi sebagaimana dimaksud pad.aayat(3}SKPDyang*"*bidu',giPerlindungan'Anakdandarilnstansi yarrg terkait.

Pasal 5

(1). Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi bahan penJrusunan kebijakan, program, anggafan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan Anak' {2). per.umusan kebijakan, piogra*, anggaran, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dim"aksud pada-ayat (U dilaksAnakan dengan mekanisme ;
1. a.membuat pemetaan, rencana jangka Panjang, menengah dan pendek;
2. b.membuat kesepakatan periodisasi rapat keq'a bulanan, tahunan;
3. c.mermbuat kesipakatan pengumpulan, pemetaan dan penyajian data antar SKPD;
4. d.menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran; dan
5. e.melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

(1). SKPD yang membidangi Anak wajib menlrusun perumu.san kebijakan layanan mengenai perlindungan Anak.
(2). Perurmusan kebijakan layanan mengenai perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksAnakan dengan mekanisme:
1. a.menxbuat kesepakatan laporan kasus yang terkait dengan Anak, term,asuk Anak yang menjadi korban dan Anak yang menjadi pelaku;
2. b.membuat kesepakatan mekanisme laporan dan rujukan antara SKPD yang membidangi perlindungan Anak dengan instansi terkait antar SKPD terkait danl atau antar SKPD yang membidangi perlindungan Anak dengan pusat layanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak; dan
3. c.menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan data dan informasi pembuatan kebijakan serta mekanisme pelaporan dan rujukan sebagaimna dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, ayat 2 huruf b, diatur dalam Peratrran tsupati.

BAB V

KES&'A}ITERAAIT SOSIAL

Pasal 8

(1)Pemenuhan kesejahteraan social Anak bertujuan untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentahan dan penanganan korban.
(2)Pengkoordinasian penyelenggaran layanan pemenuhan kesejahteraan social Anak sebagaimana {imaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang membidangi masalah sosial.f

Pasal 9

(l) pemenuhan kesejahteraarl sosial Anak untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliPuti :

a.penimgkatan peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak yang -berkebutuhan khusus, Anak penyandang disabilitas dan Anak rentan lainya;
b.penlngkatan kesadaran masyarakat termasuk Anak Anak terhadap perlindungan dan partisipasi Anak;
c.peningkutin kapasitas masyarakat, keluarga, termasuk Anak-Anak dan ie*Uag" kesej ahteraan sosial, mengenai perlindungan Anak;
d.peninfkatan icapasitas layanan perlindungan terhadap Anak; e. jamfran kelangiungan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun; dan
f.jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar'

(2)pemenuhan keseiatrteraan sosial Anak untuk pengurangan resiko kerentacran, meliPuti :
1. a.identifikasi dan I atau deteksi dini terhadap Anak rentan;
2. b.mediasi dan konseling bagi Anak rentan;
3. c.layanan dan fasilitas dukungan bagt Anak yang membutuhF* Pengasuhan alternatif. t
(3)pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan Anak untuk penanganan korban meliputi:
1. a.Pernenuhan hak perempuan dan Anak yang menjadi korban;
2. b.Layanan rujukan;
3. c.Relhabilitas;
4. d.Reirntegrasi; dan
5. e.Hebalitas. Penanganan korban Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat perlindungan dari pemberian media massa lokal baik elektronik malrpun cetak untuk menjamin masa depan Anak. Ketenturan mengenai tata cara pemenuhan kesejahteraan sosial Anak untuk pencegahan, dimaksud pada ayat (1) dan (2) ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan BuPati.

BAB VI

PUSAT PtrLAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewqjiban memfasilitasi terbentuknya Gugus tugas P2TP2A.

Pasal 11

Gugus T\rgas P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 beranggotakan SKPD dan Intansi Vertikal serta Lembaga, dan Lembaga Non Femerintah, Perguruan Tinggr, Sektor Usaha, dan Lembaga Berbasis Agama mauplln Masyarakat yang bekerja untuk Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Masa Kerja T\rgas P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun. T\rgas Gugus Ttrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a" mengkoordinasikan berbagai upaya Perlindungan Anak; b.meru.muskan kebijakan dan program keSia serta pendanaan; c.mengelolaan pusat data dan informasi; f

(4)
(5)
(1)
(2){3} t4)
(5)d.melaksAnakan monitoring darr evaluasi;
1. e.menlrusun laporan berkala;dan
2. f.mem.fasilitasi penyelenggaraaR perlindungan perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus T\rgas PZTPZA. Standar Operasional Prosedur sebagairnana dirnaksud pada ayat t4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PE]RI'BAIIAIY PERITIU(U SOSIIAT YAITG BERPIHAI( PAI'A AT{AK

Pasal 12

(1)Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tqiuan untuk mengubah cara berpi r, bersikap dan bertindak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi Anak.
(2)Perubahan perilaku dimaksud untuk mengubah kebijakan, prograrn dan alokasi anggaran beserta rencana aksinya untuk mengubah perilaku sosial individr*, kelompok, I-ernbaga Pemerintah dan Non Pemerintah untrrk melaksanakn Perlind.ungan Anak.
(3)SKPD yang berwenang melaksanakan perubahan perilaku sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat {2} adalah SKPD yang membidangi sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi serta Perlindungan Anak di bawah koordinasi SKPD yang membidangi Perlindungan Anak. {a) Wujuci perubahan perilaku yang dapat dilakukan untuk melaksanakan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; b- menaegah terjadinya perkawinan pada usia Anak-Anak;
2. c.mengasuh, memelihara , mendidik dan melindungt Anak;
3. d.rnencegah tawuran antar pelajar;
4. e.menyediakan gurLr agama di sekolah sesuai agama Anak;
5. f.mernberi kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi Analc;
6. g.menanamkan akhlak luhur dan rasa hormat terhadap orang trra;
7. h.menanamkan identitas budaya, bahasa lokal, mencintai lingkungan hidup;
8. i.memberikan perlindunga:: khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atarr seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalagunaan narflrotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya (napzal, Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak korban kekerasan baik lisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korlran perlakuan salah dan penelanta.ra:e, Anak korban penularan HfV/AIDS dan Araak korban kon{lik sosial.
(5)Ketenfi-ran lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perubahan perilaku sebagaimana di maksud p!]da ayat {11, ayat (2}, ayat (3}, dan ayat
(4)di atur dalam Peraturan Bupati. {

BAB VIII

TASILITAS SISTEM PERAI}ILIII AfiAK

Pasal 13

(1)Fasilita,s sistem peradilan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi Peradilan Pidana dan Perdata.
(2)Fasilitas sistem pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyediaan pendamping atau relawan Anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
2. b.pernhenanlayanan bantuan hukum dan psikolog;
3. c.melibatkan Anggota/Penyidik Kepolisian setempat dalam upaya pen,cegahan terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh Anak rnaupun Anak sebagai korban;
4. d.mewgjudkan proses keadilan restorative dan diversi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
5. e.pelayanan rehabilitas dan reintegrasi sosial.
(3)PemenLlhan Anak pada Sistem Peradilan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses pengadilan.
(4)SKPD yang berwenang dalam memfasilitasi Sistem Peradilan Anak adalah SKPD yang membidangi Perlindul2gan Anak. BAB UT I(EBIJAI{AH PENGEMBAITGAN KOTA LAYAK ANAI( Bagiaa Kesatu Tujuan

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…