DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas, fungsi dan Tujuan 2. Hak, kewajiban dan Kewenangan 3. Koleksi Perpustakaan 4. Pengembangan Koleksi dan Serah Simpan Karya Cetak 5. Layanan Perpustakaan 6. Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan 7. jenis - jenis perpustakaan 8. tenaga perpustakaan dan pendiidkan 9. sarana dan prasarana 10. pendanaan 11. kerjasama dan peran masyarakat 12. pembinaan dan pengawasan 13. sanksi administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Jepara sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekaman;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Jepara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang membidangi perpustakaan
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
6.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
8.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi.
10.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan Sekolah/Madrasah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
12.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
14.Taman bacaan atau sudut baca adalah suatutempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkanmasyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaankemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untukmendapatkan informasi bagi masyarakat.
15.Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
16.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
17.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
19.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
20.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
21.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan
22.Layanan bahan pustaka dan informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan.
23.Layanan sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, keanggotaan.
24.Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untukmeminjam bahan pustaka.
25.Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukanoleh peminjam apabila anggota perpustakaan karena kelalaian terlambat, merusak atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a.memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
b.menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
c.meningkatkan kegemaran membaca; dan
d.memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
1. a.memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di Daerah yang belum terdapat perpustakaan daerah berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke SKPD;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

a.menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
g.menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
h.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
i.membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah; dan
j.mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan;

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
b.mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
c.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
d.menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan

BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 9

(1)Koleksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal dan alat peraga praktik dan/atau permainan.
(2)Koleksi perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan alat peraga praktik dan/atau permainan.
(3)Koleksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri atas buku wajib bacaan kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, dan laporan penelitian.
(4)Koleksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan laporan penelitian.
(5)Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(6)Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Koleksi Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…