DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Jenis Perangkat Deas 2. Lowongan dan Penataan Jabatan Perangkat Desa 3. Pengisian Perangkat Desa 4. Pemberhentian Perangkat Desa 5. Ketentuan Penyidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); RANCANGAN 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA Dan BUPATI JEPARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut carik adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Jepara.
11.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
15.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
16.Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
17.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa. 4
18.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa penelitian administrasi dan ujian penyaringan.

BAB II

JENIS PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Petinggi.
(4)Struktur Organisasi dan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LOWONGAN DAN PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa melebihi waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Petinggi harus mendapatkan izin tertulis dari Camat.

Pasal 4

(1)Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Petinggi dengan membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
(2)Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Desa yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5

Pasal 5

(1)Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan pengembangan karier Perangkat Desa.
(2)Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa.
(3)Setelah melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa, Petinggi melantik Perangkat Desa yang bersangkutan dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Petinggi tidak boleh melakukan penataan Perangkat Desa dan tidak boleh melakukan pengangkatan Perangkat Desa baru, terhitung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan sesudah pelantikan.

Pasal 6

Penataan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a.Petinggi melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa;
b.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Petinggi;
c.rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Petinggi dalam penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi;
d.dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan, Petinggi tidak dapat melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa.

BAB IV

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Tahapan proses pengisian lowongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Petinggi memberitahukan secara tertulis kepada Camat tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa;
b.Petinggi membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang akan melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah personil/jabatan Perangkat Desa kosong;
d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat;
e.konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing calon Perangkat Desa; 6
f.Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
g.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang pengangkatan Perangkat Desa;
h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
(2)Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kecamatan.
(3)Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertanggungjawab kepada Petinggi.
(5)Tugas dan fungsi Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 9

(1)Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa.
(2)Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…