DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jepara

regulasi_utama

Ringkasan

1. Merubah Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) 2. Merubah Pasal 9 ayat (2)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan untuk meninjau tarif Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka perlu meninjau kembaliPeraturan DaerahKabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguankarena sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA Dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(3)Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi lintasan transportasi dan kawasan yang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jalan desa indeks : 1
2. b.jalan kabupaten indeks : 2
3. c.jalan provinsi indeks : 3
4. d.transportasi laut indeks : 4
5. e.kawasan pelabuhan indeks : 4
6. f.jalan negara indeks : 4
(4)Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.gangguan kecil indeks : 1
2. b.gangguan sedang indeks : 2
3. c.gangguan menengah indeks : 3
4. d.gangguan besar indeks : 4
5. e.gangguan sangat besar indeks : 10
6. f.gangguan khusus indeks : 15
  1. 2.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(2)Besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.luas sampai dengan 100 m2 Rp. 1800/m2
2. b.luas lebih dari 101 m2 s/d 500 m2 Rp. 1600/m2
3. c.luas lebih dari 501 m2 s/d 1000 m2 Rp. 1.400/m2
4. d.luas lebih dari 1001 m2 s/d 3000 m2 Rp. 1.200/m2
5. e.luas lebih dari 3.001 m2 s/d 5.000 m2 Rp. 1.000/m2
6. f.luas lebih dari 5.001 m2 s/d 10.000 m2 Rp. 900/m2
7. g.luas lebih dari 10.001 m2 s/d 50.000 m2 Rp. 750/m2
8. h.luas lebih dari 50.000 m2 Rp. 600/m2
(3)Dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara pada tanggal 29 April 2016 BUPATI JEPARA, ttd AHMAD MARZUQI Diundangkan di Jepara pada tanggal 29 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd SHOLIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH ( 7 / 2016 ). Salinan sesuai dengan naskah aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEPARA ttd MUH NURSINWAN, SH,MH NIP.19640721 1986031013 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jepara sebagai daerah yang pro-investasi, serta untuk melaksanakan pelayanan terhadap perizinan gangguan dengan tujuan meminimalisir adanya gangguan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha oleh pengusaha. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan amanat bahwa tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dalam waktu 3 (tiga) tahun, maka untuk menyesuaikan tarif Retribusi dengan kondisi perekonomian saat ini perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 7

Ayat (4) Huruf a Indeks gangguan kecil, dengan kriteria: - tenaga kerja kurang dari 10 orang - tidak menggunakan peralatan mesin listrik - penanganan pelayanan secara manual Huruf b Indeks gangguan sedang, dengan kriteria: - tenaga kerja 10-25 orang - menggunakan peralatan mesin seperti mesin amplas - menggunakan tenaga mesin maksimal 25 PK atau listrik 5000 watt - pemasangan tower dengan tinggi maksimal 25 meter contoh : dealer motor/mobil, show room mobil, show room meubel, penjual kayu glondong, pengrajin kapok, gudang meubel, cucian mobil. Huruf c Indeks gangguan menengah, dengan kriteria: - tenaga kerja antara 26-100 orang - menggunakan mesin 26-100 PK - menggunakan listrik sampai dengan 10.000 watt - adanya potensi pencemaran lingkungan cukup besar contoh : bengkel motor/mobil, rice mill, pembuatan tahu/kecap, pertenakan, kegiatan usaha perikanan dan kelautan, pemotongan hewan, industri troso, penyemprotan meubel sanding SPBU, SPBE, pengrajin emas, kuningan, pengrajin kulit, kerajinan gerabah, pengrajin monel, usaha pembuatan pelet/citosan - saluran tegangan Tinggi sampai dengan 150 Kv - pemasangan tower pemancar dengan tinggi 25 – 50 m Huruf d Indeks gangguan besar, dengan kriteria: - tenaga kerja antara 101 – 300 orang - menggunakan mesin 101 – 300 PK - menggunakan listrik 10.000 watt s/d 25.000 watt - adanya potensi pencemaran lingkungan cukup besar - tower pemancar, dengan tinggi 51 – 100 meter - saluran tegangan tinggi lebih dari 150 Kv Huruf e Indeks gangguan sangat besar dengan kriteria: - tenaga kerja diatas 300 orang ; - menggunakan tenaga mesin diatas 300 PK - menggunakan listrik diatas 25.000 watt ; - adanya potensi pencemaran lingkungan yang besar ; - saluran tegangan tinggi diatas 150 Kv ; - pemasangan tower pemancar dengan tinggi diatas 100 meter; - memiliki potensi gangguan pada sarana umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Huruf f Indeks gangguan khusus : - luas tanah lebih dari 50 hektare; - menggunakan tenaga listrik lebih dari 100 mw.

Pasal 9

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…