DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelolaan Tempat Pemakaman; Krematorium; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas- asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam SALINAN Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburan jenazah.
6.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus.
7.Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
8.Pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
9.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
10.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaaan termasuk makam keluarga.
11.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
14.Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
15.Perizinan Berusaha adalah legalitas yag diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
16.Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

(1)Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
(2)Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.TPU;
2. b.TPBU; dan
3. c.TPK
(3)Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat Pemakaman, maka lokasi tempat Pemakaman harus memperhatikan hal sebagai berikut :
1. a.tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
2. b.dilarang menggunakan tanah secara berlebihan;
3. c.tidak menggunakan tanah pertanian subur;
4. d.harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.
(4)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau
4. d.pencabutan Perizinan Berusaha.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Pengelolaan tempat Pemakaman harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. a.tersedianya akses jalan menuju tempat Pemakaman;
2. b.setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
3. c.penggunaan tanah untuk Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2, 25 (dua koma dua lima) meter x 1, 25 (satu koma dua lima) meter dengan kedalaman minimum 11/2(satu setengah) meter dan jarak antar Makam tidak boleh lebih dari 1/2 (setengah) meter;
4. d.Makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan Makam baru di Pemakaman tersebut; dan
5. e.hiasan Makam pada TPU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk kepentingan Pemakaman massal.
(3)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenal sebagai sanksi administrasi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha; dan
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar.
(2)Kewenangan penyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang mengurusi urusan pemakaman.

Pasal 5

Setiap orang yang berkunjung ke tempat Pemakaman diharuskan:

a.menjaga kebersihan;
b.mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola Pemakaman; dan
c.menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat di lokasi Pemakaman.

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi urusan pemakaman.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)TPU milik Desa dikelola Pemerintah Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU milik Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

(1)Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk Pemakaman dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau
4. d.pencabutan Perizinan Berusaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara serta mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU dapat dilakukan oleh Ormas dan /atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
(2)Pengajuan Perizinan BerusahaTPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan formulir yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. b.fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah;
3. c.fotokopi akta pendirian Ormas dan /atau Badan Hukum;
4. d.surat persetujuan dari seluruh tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi tempat Pemakaman, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Petinggi/Lurah dan Camat setempat;
5. e.proposal rencana penggunaan untuk TPBU; dan
6. f.kesesuaian aspek tata ruang.
(3)Perizinan Berusaha TPBU diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal l0
(1)Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan Hukum harus mendapatkan izin dari Bupati.
(2)Tata cara Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.
(3)Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang mengurusi urusan Pemakaman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
(4)Pengelola TPBU wajib melaksanakan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang mengurusi urusan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Setiap Ormas dan /atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau
4. d.pencabutan Perizinan Berusaha.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…