DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD untuk tahun 2023 - 2027, yang antara lain untuk : a. PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); b. PT. BPR BKK Jepara (Perseroda);c. Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara; d. Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara; dan e. Bank Jateng. Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp80.000.000.000,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jepara perlu penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 - 2027;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 - 2027; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); dan
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 1 7 Seri D);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENJEPARA BUPATIJEPARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADABADANUSAHAMILIKDAERAHTAHUN2023 -2027.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha yang selanjutnya disingkat PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya 100 °/o (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah BUMD yang bergerak di bidang aneka usaha yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jepara (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah BUMD yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah.
10.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah berupa investasi permanen yang dapat diberikan untuk suatu usaha bersama dengan BUMD, dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh BUMD maupun pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAANMODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD untuk tahun 2023 - 2027, yang antara lain untuk :

a.PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
b.PT. BPR BKK Jepara (Perseroda);
c.Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
d.Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara; dan
e.Bank Jateng.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai beriku t :

a.pengembangan usaha; dan
b.penguatan struktur permodalan.

BAB IV

JUMLAHPENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 4

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dengan rincian pembagian sebagai berikut:
1. a.kepada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebesar Rpl 9.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. 2.Tahun 2024 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  3. 3.Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  4. 4.Tahun 2026 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
  5. 5.Tahun 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. b.kepada PT. BPR BKKJepara (Perseroda) sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.Tahun 2023 sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  2. 2.Tahun 2024 sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  3. 3.Tahun 2025 sebesar Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluhjuta rupiah);
  4. 4.Tahun 2026 sebesar Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluhjuta rupiah); dan
  5. 5.Tahun 2027 sebesar Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluhjuta rupiah);
3. c.kepada Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara sebesar Rp12.750.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang rinciannya disesuaikan dengan kebutuhan selama 5 (lima)tahun.
4. d.kepada Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Tahun 2023 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  2. 2.Tahun 2024 sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  3. 3.Tahun 2025 sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  4. 4.Tahun 2026 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  5. 5.Tahun 2027 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
5. e.Bank Jateng sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Tahun 2023 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  2. 2.Tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
  3. 3.Tahun 2025 sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  4. 4.Tahun 2026 sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);dan
  5. 5.Tahun 2027 sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Pemberian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.prospek perkembangan dari rencana bisnis di masing-masing BUMD;dan
2. b.kondisi riil dan kinerja dari masing-rnasing BUMDberdasarkan hasil audit dari akun tan pu blik.
(4)Dalam hal kondisi keuangan Daerah belum mampu memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng, apabila ada tambahan modal yang berasal dari pencairan dana sharing konversi hasil penarikan kredit macet aset manajemen unit (AMU),konversi cadangan dana/ atau konversi saldo laba tahun yang ditahan, maka dapat digunakan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 5

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal Daerah belum terpenuhi sampai dengan Tahun 2027, Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

a.uang; dan/atau
b.barang milik Daerah.

Pasal 7

Proses tindak lanjut Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undang.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha MilikDaerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng 2018 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank ~ EDY SUPRIYANTA Jateng 2018 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara pada tanggal 1 Fe b r u a r L 2023 Pj. BUPATIJEPARA, Diundangkan di Jepara pada tanggal 1 Fe bruari 2023 SEKRETARIAT ........ -E"""~ SUJATMIKO LEMBARANDAERAHKABUPATENJEPARA TAHUN2023 NOMOR 1 NOREG. PERATURANDAERAHKABUPATENJEPARA PROVINS!JAWA TENGAH : (1-20/2023). ATAS PENJELASAN PERATURANDAERAH KABUPATENJEPARA NOMOR 1 TAHUN2023 TENTANG PENYERTAANMODALDAERAHPADABADANUSAHAMILIKDAERAH TAHUN2023 - 2027 I. UMUM Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD berdasarkan perencanaan usaha (Coorporate Plan) masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dan/atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah tersebut dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturah Daerah tentang penyertaan modal. II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…