DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha yang meliputi: Nama, Bentuk Hukum dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Modal dan Saham; Organ PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); Pegawai; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerja Sama; Pembubaran dan Likuidasi; Aturan Peralihan dan Ketenuan Penutup terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2012.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong perturnbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakaL secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang kbususnya bergcrak di bidang perbankan;
b.babwa berdasarkan Pasal 402 Ondang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah dan Pasal 139 Peraturan Pemerin tah Nomor 54 Tahun 201 7 tentang Badan Usaba Milik Daerah, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten JeparaNomor 4 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, dan ditinjau kembali guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah i:entang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepa:raArtha; BUPATI JEPARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JEPARA ARTHA TENTANG BUPATI JEPARA PROVINSl JAWA TENGAH Pll:RATURAN DAERAHKABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2018 Mengingat: Menimbang:

Mengingat

8.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturaa Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l O Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 teatang Pemerintahaa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dalam Peraruran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Dacrahyang mernirnpin pelaksaoaao urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerab yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pernerintah Daerah.
5.Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkal BUMD adalah badao usaha yang selurub atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dae rah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengao oama lain adalah Perda KabupatenJepara.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang selurubnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkal PT adalah badan hukum yang merupakao persekutuan modal, didirlkan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatao usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenubi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya dlsingkat BPR adalah bank yang mela.ksanakan kegiatan usaha seoara konvensional yang dala:m kegiatannya tida.k rnemberikan jasa daJam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dala:m Uodang-Undang tentang Perbankan. Pasal l BAB 1 KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAHTENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITANRAKYATBANK JEPARAARTHA.

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN: BUPATI JEPARA Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERARKABUPATENJEPARA Dengan Persetujuan Bersa.ma

10.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artba yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Jepara Artha adalah Perusahaao Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara melalui penyertaan modal secara Jangsung yang berasaJ dari kekayaan yang dipisahkan.
11.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha yang selanjutnya disingkat PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) adalah PerseroanTerbatas yang modalnya terbagi dalarn saham, yang seluruhnya 100% [seratus persen) sabamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten .Jepara.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
13.Dewan Komisaris adalab Organ PT yang bertugas melakukan pengawasandan memberikan nasihat kepada Direksi daJam menjalankan kegiatan pengurusan Pf.
14.Direksi adalah Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan sesual dengan ketentuan yang berlaku.
15.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusabaan yang memuat antara lain janji atau pemyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang dltetapkan oleh RUPS.
16.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang seJanjutnya disingkat UKK adalab proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi.
17.Lembaga ProfesionaJ adalah Sadan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai Lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasl balk, untuk melakukan proses penilaian terhadap BakaJ Calon Anggoca Komisaris dan Baka! Calon Anggota Direksi.
18.BakaJ Calon Anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
19.Sakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
20.Calon Anggota Dewan Komisaris adalah nama-narna yang telah mengikuti UKK.
21.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
22.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibenruk untuk melakukan seleksi Baka! Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleb RUPS.
23.Sabam adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
24.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT atau Perseroda yang ditetapkan dalam PeraturanDaerah.
25.Modal Disetor adalah .sejurnlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleb Pernerintah Daerah. Bentuk badan hukurn BPR Bank Jepara Artha adalab Perseroan Terbatas (Perseroda).

Pasal 3

Dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai pengganti nama PD. BPR Bank Jepara Artha yang dibentuk dengan Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tabun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha.

Pasal 2

26.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham Pemerintab Daerah kepada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang dananya bersumber dari APBD.
27.Laba bersih adalah laba PT atau Perseroda setelab dikurangi pajak,
28.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalab komitmen PT atau Perseroda untuk berperanserta dalarn pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, balk bagi PT atau Perseroda, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
29.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebihuntuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari P.T yang menggabungkan diri beralih karena hukurn kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badanbukum Pl' yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut,
32.Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Jepara.
33.Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada Kantor Pusat PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
34.Kantor Kas yaitu kantor PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang rnelakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerab, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengao lembaga keuangan dan lembaga lainnya; Kegiatan usaha PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) meliputi:
a.menghimpun dana dari pemerintab dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk Jaianya yang dipersamakan;

BAB II

NAMA, BENTUKRUKUM,DANTEMPATKEDUDUKAN

Pasal 8

a.memberikan manfaat bagi perkernbangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan peruadang-undangan;
d.mengelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang balk; dan
e.mengoptimalkan kontribusi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA Tujuan pendirian PT. BPR Bank .Jepara Artha (Perseroda) yaitu:

Pasal 7

Maksud pendirian PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonornian Daerah.

Pasal 6

PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

(1)PT. BPR Bank Jepara Artha [Perseroda] berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Jepara.
(2)PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB ILL

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

-e-

(1)Modal yang telah disetor penuh oleh Pemerintah Kabupaten Jepara kepada PI'.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) pada saat diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
(2)Pemenuhan modal dasar sebagaimana Pasal 10, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 12

Modal dasar PI'.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana climaksud dalam Pasal 10 dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sebesar 100% (seratus persen].

Pasal 11

Modal dasar PT.BPR Bank -Jepara Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…