DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah, Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, Ketentuan dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c diubah, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A. Diantara BAB VII dan BAB VIII disipkan 2 (satu) BAB baru yakni BAB VIIA Bagian Kesatu PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , menyisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, Bagian Kedua INSENTIF DAN DISINSENTIF, menyisipkan 3 (dua) Pasal baru yakni Pasal 17C, 17D dan 17E dan BAB VIIB PERAN PEMERINTAH DESA, menyisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17F. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dihapus, Diantara BAB IX DAN X disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IXA dan menyisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, Ketentuan dalam Pasal 20 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Sampah adalah sisa kegiatan sehari- hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
7.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11.Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
13.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
14.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
2.Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan:

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
b.menjadikan sampah sebagai sumber daya.
1. 3.Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Setiap orang dan badan usaha wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Kewajiban Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pengurangan dan penanganan sampah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
(3)Laporan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
1. a.Pembatasan timbulan sampah;
2. b.Pendauran ulang sampah; dan/ atau
3. c.Pemanfaatan kembali sampah.
(2)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam serta melakukan penerapan proses produksi menggunakan teknologi bersih yang aman bagi lingkungan.
(3)Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.

5.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A , sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:

a.memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
b.pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
c.pemilahan sampah;
d.penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
e.pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
f.optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
g.menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
1. 6.Ketentuan dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

a.Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
b.Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 kemudian menempatkannya dalam wadah yang berbeda sebelum dibuang;
c.Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke TPS atau TPST setempat, tidak boleh langsung dibuang ke TPA;
d.Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA;
e.Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
1. 7.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A , sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)Pengolahan sampah dilakukan dengan cara, antara lain:
1. a.Pemadatan;
2. b.Pengomposan;
3. c.Daur ulang materi;
4. d.Daur ulang energi; dan/atau
5. e.Pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
(2)Kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah dilakukan pada skala kawasan yaitu:
1. a.Sumber sampah;
2. b.TPST skala kelurahan/desa;
3. c.TPST skala kecamatan;
4. d.TPA.
(3)Pengelolaan dan pengolahan sampah diskala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Diantara BAB VII dan BAB VIII disipkan 2 (satu) BAB baru yakni BAB VIIA Bagian Kesatu PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , menyisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, Bagian Kedua INSENTIF DAN DISINSENTIF, menyisipkan 3 (dua) Pasal baru yakni Pasal 17C, 17D dan 17E dan BAB VIIB PERAN PEMERINTAH DESA, menyisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17F sehingga BAB VIIA dan BAB VIIB berbunyi sebagai berikut: VIIA

Pasal 17A

(1)Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan:
1. a.meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
2. b.meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.memfasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
2. b.sosialisasi pengelolaan sampah;
3. c.konsultasi;
4. d.bantuan teknis; dan/atau
5. e.pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
(4)Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.

Pasal 17B

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.memastikan tingkat pentaatan dari penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
2. b.menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
3. c.meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
4. d.mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 17C

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
1. a.inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
2. b.pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
3. c.tertib penanganan sampah
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
1. a.inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
2. b.pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. c.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…