DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang; Kriteria Cagar Budaya; Register Nasional Cagar Budaya; Pelestarian Cagar Budaya; Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Daerah; Penyimpanan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Di Museum; Kompensasi, Insentif Dan Disinsentif; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota pariwisata dengan sejarah penting bagi Bangsa dan Negara Indonesia, memiliki Cagar Budaya dan objek Yang Diduga Cagar Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna keberlangsungannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk

Menetapkan

menetapkan peraturan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5733)
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimalsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Jepara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian- bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14.Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
15.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
16.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
17.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
18.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
20.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
21.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
22.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
23.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
24.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untukmemperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
25.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
26.Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
27.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
29.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
30.Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
31.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari Setiap Orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
32.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
33.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
34.Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
35.Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
36.Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
37.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
38.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
39.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
40.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
41.Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
42.Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Pancasila;
b.Bhinneka Tunggal Ika;
c.kenusantaraan;
d.keadilan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kemanfaatan;
g.keberlanjutan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah bertujuan:

a.melestarikan warisan budaya Daerah dan warisan umat manusia;
b.mempertahankan kearifan lokal;
c.meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
d.memperkuat kepribadian bangsa;
e.meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
f.mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat dan dunia internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tugas dan wewenang;
b.kriteria Cagar Budaya;
c.Register Nasional Cagar Budaya;
d.Pelestarian Cagar Budaya;
e.Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
f.Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah;
g.Penyimpanan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Museum;
h.Kompensasi, Insentif dan Disinsentif;
i.pendanaan; dan
j.larangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
2. b.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya.
3. c.menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya Daerah;
4. d.menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat.
5. e.menyelenggarakan promosi Cagar Budaya.
6. f.memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.
7. g.menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya.
8. h.melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
9. i.mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
b.mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas wilayah.
c.menghimpun data Cagar Budaya Daerah.
d.menetapkan peringkat Cagar Budaya Daerah.
e.menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya Daerah.
f.membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.
g.menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
h.melakukan penyidikan kasus pelanggaran Cagar Budaya Daerah.
i.mengelola Kawasan Cagar Budaya.
j.mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum.
k.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan.
l.memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
m.memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan.
n.melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
o.menetapkan batas situs dan kawasan; dan
p.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB IV

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 7

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b.mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

(1)Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat:
1. a.berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
2. b.bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
3. c.merupakan kesatuan atau kelompok.
(2)Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat:
1. a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. b.berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
(3)Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat:
1. a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. b.sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9

(1)Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
1. a.mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
2. b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
(2)Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
1. a.mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
2. b.berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
3. c.memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
4. d.memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
5. e.memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
6. f.memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 10

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi Bangsa Indonesia dan/atau masyarakat Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…