DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang meliputi: Pembentukan; Tempat Kedudukan; Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan; Bisang Usaha; Modal; Kepala daerah Pemilik Modal; Dewan Pengawas; Direksi; Kepegawaian; Hak, Penghasilan dan Penghargaan; Dana Pensiun; Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran; Pembagian dan Penggunaan Laba Bersih; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Kerjasama; pembinaan; Pembentukan Anak Perusahaan; Jangka Waktu dan Pembubaran; Ketentuan Peralihan serta ketentuan penutup yang menyatakan bahwa Peraturan daerah kabupaten Jepara Nomor 5 tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan landasan dalam pengelolaan terhadap badan usaha milik daerah agar memiliki etos kerja yang nyata, efisien, memiliki orientasi pasar, profesionalisme yang tinggi, dan memberikan kejelasan antara menghasilkan profit dan fungsi sosial, rnaka perlu adanya tata kelola yang lebih profesional terhadap Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha;
b.bahwa berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten BUPATIJEPARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUSAHAANUMUMDAERAHANEKAUSAHAKABUPATENJEPARA TENTANG BUPATIJEPARA PROVINS!JAWATENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENJEPARA NOMOR 11 TAHUN2018 ..

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPERUSAHAANUMUM DAERAH ANEKAUSAHAKABUPATENJEPARA. MEMUTUSKAN: BUPATIJEPA~ ,- DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENJEPARA Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13); ... dan r i Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
1. 2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara.
2. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
3. 4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 5.Kepala Daerah Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. 6.Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. 7.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Aneka Usaha yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. 8.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
8. 9.Direksi adalah Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara serta mewakili Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. 11.Kontrak Kinerja adalah pemyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
11. 12.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
12. 13.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. ...

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 4

BAB IV ORGANISASI Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Jepara.

BAB IV

ORGANISASI Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Jepara.

Pasal 3

Pasal 2\·· ·

14.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
15.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
16.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK; 1 7. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Baka! Calon anggota Direksi sarnpai .. pengangkatan oleh KPM.
19.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Jepara.
20.Anak Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan untuk menunjang usaha yang dijalankan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
21.Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
22.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak; dan
23.Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lain yang sah.

(1)Modal Perumda Aneka Usaha Kabupaten .Jepara berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 9

a.perdagangan barang dan jasa;
b.agribisnis dan agrowisata;
c.jasa keuangan;
d.energi sumber daya mineral (ESDM); dan
e.usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

MODAL' Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara mempunyai bidang usaha:

Pasal 8

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan .,.-· . Asli Daerah dan sebagai sarana pengeinbang perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

BAB VI

BIDANGUSAHA Tujuan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara untuk:

Pasal 7

Fungsi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah:

a.Pengembangan dan peningkatan pelayanan perdagangan barang dan jasa.
b.Penyelarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar.
c.Pengembangan jenis usaha yang potensial guna peningkatan perusahaan. ...

Pasal 6

Togas pokok Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mendapatkan keuntungan, serta mendorong perkembangan sektor perekonomian Daerah.

Pasal 5

BABV nJGAS POKOK, FUNGSIDANTUJUAN

(1)KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda .... ~. Aneka Usaha Ka bu paten Jepara; dan/ atau ·
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara secara melawan hukum.

Pasal 10

(7)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio· saham.
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ ,. . .
(6)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ a tau
(5)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman. ...
(3)Sumber modal Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya .
(2)Modal awal Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara sebesar Rpl 7.779.796.296,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara.
(5)Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan. A
(4)Dalarn hal anggota Dewan Pengawas rneninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
(3)Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . . .... -
(2)Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. ( 1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawasyang masa jabatannya berakhir.

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…