Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPERUSAHAANUMUM DAERAH ANEKAUSAHAKABUPATENJEPARA. MEMUTUSKAN: BUPATIJEPA~ ,- DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENJEPARA Dengan Persetujuan Bersama
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
... dan r i Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
l.Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Aneka Usaha yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
9.Direksi adalah Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara serta mewakili Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Kontrak Kinerja adalah pemyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
13.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
...