DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Tujuan, Jumlah Penyertaan Modal, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah terpenuhinya Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 – 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 – 2017, maka diperlukan adanya penambahan penyertaan modal untuk jangka waktu berikutnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2018 – 2022; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Repubulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG TAHUN 2018 - 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara. 4
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari PD. BPR BKK, PD. BPR JEPARA ARTHA, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Air Minum.
5.PT. Bank Jateng adalah Bank Milik Pemerintah Jawa Tengah yang sahamnya antara lain dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah berupa investasi permanen yang dapat diberikan untuk suatu usaha bersama dengan BUMD, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh BUMD maupun pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal daerah pada BUMD Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng tahun 2018 – 2022.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD dan PT. Bank Jateng, serta untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Daerah.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 109.000.000.000,- (seratus sembilan milyar rupiah) dengan rincian pembagian sebagai berikut:
1. a.kepada PD. BPR Bank Jepara Artha sebesar Rp 0,- (nol rupiah);
2. b.kepada PD. BPR BKK Jepara sebesar Rp 0.- (nol rupiah);
3. c.kepada PDAM Kabupaten Jepara sebesar Rp 109.000.000.000,- (seratus sembilan milyar rupiah);
4. d.kepada Perusda Aneka Usaha sebesar Rp 0,- (nol rupiah) ; dan
5. e.kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp 0,- (nol rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5

Pasal 5

Proses tindak lanjut Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4, dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 – 2017, (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 – 2017, (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara pada tanggal 10 November 2017 BUPATI JEPARA, AHMAD MARZUQI Diundangkan di Jepara pada tanggal 10 November 2017 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA, SHOLIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 15. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2017). 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG TAHUN 2018 - 2022 I. UMUM Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT. Bank Jateng bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD dan PT. Bank Jateng berdasarkan perencanaan usaha (Coorporate Plan) masing- masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan / pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah tersebut dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peratura Daerah tentang penyertaan modal. Dengan adanya penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Jateng sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan rencana Penyertaan modal daerah tersebut dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2021