DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA Dan BUPATI JEPARA 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut carik adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Jepara.
11.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
15.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
16.Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
17.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
18.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa penelitian administrasi dan ujian penyaringan.
19.Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
21.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
22.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.pelaksana Teknis.
(3)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Petinggi.
(4)Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pengisian lowongan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara :
1. a.mutasi jabatan / penataan jabatan dan penataan personil Perangkat Desa.
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa. 5
(2)Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Desa yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilakukan Petinggi dengan membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.

4.Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan pengembangan karier Perangkat Desa.
(2)Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa.
(3)Setelah melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa, Petinggi melantik Perangkat Desa yang bersangkutan dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Petinggi tidak boleh melakukan penataan Perangkat Desa dan tidak boleh melakukan pengangkatan Perangkat Desa baru, terhitung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan sesudah pelantikan.
(5)Apabila Petinggi akan melakukan penataan Perangkat Desa atau pengangkatan Perangkat Desa baru, dalam masa waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan sesudah pelantikan, maka harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

5.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i dirubah dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Petinggi dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat/setara;
4. d.mengisi daftar riwayat hidup;
5. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; 6
7. g.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
8. h.tidak dicabut hak pilihnya;
9. i.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat;
10. j.sehat jasmani dan rohani;
11. k.berkelakuan baik;
12. l.bagi calon dari Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k, juga harus mendapatkan izin tertulis/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. m.bebas NARKOBA.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
2. b.Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan diutamakan berasal dari dan bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan;
3. c.Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
(4)Dihapus.
(5)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(6)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup, dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:

a.surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
c.fotocopy ijasah/STTB pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah/STTB terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang; 7
d.daftar riwayat hidup;
e.fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
f.surat pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Perangkat Desa;
g.surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
h.surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
i.fotocopy kartu tanda penduduk (KTP-el) desa setempat dan / atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
j.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Dokter Pemerintah;
k.surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
l.bagi Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN menyertakan izin tertulis/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu;
m.surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
n.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
o.surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
p.pas foto.
1. 7.Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Hasil penyaringan disampaikan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi.
(2)Hasil penyaringan Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat.
(3)Camat memberikan rekomendasi tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
(4)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
(5)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(6)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(7)Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi, maka Camat dianggap telah memberikan rekomendasi berupa persetujuan, dan Petinggi menetapkan dengan menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

8.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa. 8
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
4. d.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
  1. 10.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…