DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah; 2. Ketentuan Pasal 26 ayat diubah; 3. Ketentuan Pasal 29 diubah; 4. Ketentuan Pasal 31 diubah; 5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah; 6. Ketentuan Pasal 33 diubah; 7. Ketentuan Pasal 36 diubah; 8. Ketentuan Pasal 38 diubah; 9. Ketentuan Pasal 40 diubah; 10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah; 11. Ketentuan Pasal 42 diubah; 12. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf c diubah; 13. Ketentuan Pasal 45 diubah; 14. Ketentuan Pasal 46 diubah; 15. Ketentuan Pasal 47 diubah; 16. Ketentuan Pasal 48 diubah; 17. Ketentuan Pasal 49 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasilikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara perlu ditlnjau kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

1.Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5.Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JeparaTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8.Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 61). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUP^N BUPATI JEPARA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten JeparaTahun 2016 Nomor 61) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun Program dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan perubahan APBD berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Keija dan Anggaran (RKA) SKPD, menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) serta administrasi penyusunan anggaran.
(2)Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada KepaJa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.Ketentuan Pasal 26 ayat diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a.koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
b.koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
c.koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
d.koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
e.penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
f.penyusunan data informasi keuangan daerah bidang penganggaran;
g.pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
h.pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
i.pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
j.penyusunan Nota Keuangan;
k.penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang;
1. 1.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:

a.pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;
b.perumusan dan penyusunan regulasi penganggaran, pedoman RKA dan Analisis Standar;
c.koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
d.koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA/RKAP SKPD;
e.koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pendapatan;
f.koordinasi penyusunan perencanaan anggaran belanja daerah;
g.koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pembiayaan;
h.penyusunan Nota Keuangan;
i.pengumpulan dan penyajian data dalam rangka review dokumen penganggaran;
j.penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah;
k.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah mempunyai fungsi:

a.pengumpulan dsin penganalisaan data dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah;
b.pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah;
c.pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang APED dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APED;
d.pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APED dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APED Perubahan;
e.koordinasi penyusunan, verifikasi dan pengesahan DPA/DPPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan APED;
f.penyusunan data informasi keuangan daerah bidang penganggaran;
g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah.
h.penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Eidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah;
i.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Eidang Anggaran sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Eidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan, proses penatausahaan keuangan daerah dalam pemprosesan penerbitan dan pendistribusian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pelaksanaan penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD), penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, penerbitan SKPP, menyusun petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban SPJ, pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, penempatan uang daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas, pelaksanaan piutang dan utang daerah.
(2)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi :

a.pengkoordinasian pengelolaan kas Daerah;
b.pengkoordinasian pemindahbukuan Uang Kas Daerah;
c.pengoordinasian pengelolaan Dana perimbangan dan Dana transfer lainya;
d.pengkoordinasian penempatan Uang Daerah dengan membuka rekening Kas Umum Daerah;
e.pengkoordinasian pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
f.pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan non Gaji, serta penerbitan SKPP;
g.pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
h.pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai oktimalisasi Kas;
i.pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
j.pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
k.pengkoordinasian pelaksanaan penebitan SPD restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan;
1. 1.pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a.pengkoordinasian pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
b.pengloordinasian penerbitan SKPP;
c.pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas,pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai oktimalisasi Kas;
d.pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah.
1. 8.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi :

a.pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
b.pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan non Gaji;
1. 9.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeiksud dalam Pasal 39, Sub Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi :

a.pengkoordinasian pengelolaan kas Daerah;
b.pengkoordinasian pemindahbukuan Uang Kas Daerah;
c.pengkoordinasian pengelolaan Dana perimbangan dan Dana transfer lainya;
d.pengkoordinasian penempatan Uang Daerah dengan membuka rekening Kas Umum Daerah
e.pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
f.pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
g.pengkoordinasian pelaksanaan penebitan SPD restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan.
1. 10.Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis atas akuntansi dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan semesteran serta laporan keuanggin terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan serta pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfataan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan pembinaan, serta mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing satuan keija perangkat daerah;
(2)Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

11.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…