DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran Bab III Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup Bab IV Hak dan Kewajiban Perusahaan Bab V Wewenang Pemerintah Daerah Bab VI Program dan Kegiatan TSP Bab VII Pelaksanaan TSP Bab VIII Komite Pelaksana TSP Bab IX Penerima TSP Bab X Pengawasan dan Pelaporan TSP Bab XI Penghargaan Bab XII Peran Serta Masyarakat Bab XIII Pembiayaan Bab XIV Penyelesaian Sengketa Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan hingkungan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewufudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah merupakan bagian integral dari penyclenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa;
b.bahwa tanqgung awab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban hukum bagi perusahaan yang sedang melakukan kegiatan atau usaha untuk mengantisipasi, memelihara, dan memperhatikan serta mengatasi permasalahan dampak sosal budaya, dampak ekonom dan dampak kcschatan masyarakat akibat usaha yang dilakukannva,
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Pemerta Nomor 47 Tahun 2012 terang Tanggung Jawab sos»in Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap Perseroan selaku subjck hukum mempunyai tanggung jawab sos±al dan hingkungan,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasurd dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perl membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat

Pasal 18 ayat [(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi dawn Tengah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 19o5 tentang Pembenrukan Daerah Tingkat I Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 950 tentang Pembenttkan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingungan Propinst Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757), • L 3 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservast Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KNonsumen fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821),
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
6.Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Miik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), 7 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355l,
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor IO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44214, 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441 I0. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46754 I I Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor IO6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756] •
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Keel Dan Menengah tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486),
13.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967),
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, I6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor II6, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 54 30) 7 Peraturan Pemerintah Noror 79 Tahun 20OS tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pevelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 165, Trbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459.3), 8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305 to peraturan Daerah Kabupaten e par Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemertntahan Yang Menjadi Kewenangar emerntahan Daerah Kabupaten epara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2),
20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Jepara (Lembaran Darrah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Je para Nomor I6),
21.Peraturan Darrah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan eraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten epara Nomor 13),
22.Peraturan Darrah Kabupaten Jcpara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup fLembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17] Dengan Persetuyuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA Dan BUPATT JEPARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERU SAHAAN

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagan Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan TSP di Daerah digunakan scbagar pedoman untuk

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan kebijakan dan program TSP i Daerah
b.memberikan arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di Dacrah dalam pelaksanaan kebakan dan program TSP agar sesua dengan perencanaan pembangunan Daerah
a.mewujudkan batasan yang jclas mengenai tanggung jawab sosial termasuk J1role4rope w e 4 e l 0 e v e of . t. .,
b.memenuhi penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang undangan,
c.mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna,
d.melindungi perusahaan agar terhindar dart pungutan liar yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak berwenang;
e.meminimaisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan, dan f, mnewujudkan program rencana Pemermntah Daerah tntuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang melakukan Tsp dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi. agian etiga Su saran Pa sal 4 Sasaran penyelenggaraan TSP i Daerah untuk meningkatkan a kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi keguatan perusahaan beroperasi b daya sang perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial, e kuahitas lingkungan hdup;
d.kualitas pendidikan masyarakat, dan
e.kuahitas kesehatan masyarakat,
a.kepastan hukum,
b.partisipatif dan aspiratif; c, pembangunan yang berkelanjutan
d.transparansi publik;
e.kehatr-hatan; f proporsionalitas;
g.efektifitas; dan
h.berwawasan lingkungan - sal5 agian edu Prinsip II Prinsip-prinsip penyelenggaraan TSP di Daerah meliputi
a.kesadaran umum,
b.kepedulian,
c.keterpaduan, d kepatuhan hukum dan etika bisnis,
e.kemandran, f, sensitivitas: g keberpihakan, h kemitraan, • mutualisuik dan non-diskriminasi, dan j koordinatif [2) Prinsip-prinsip penyelenggaraan TSP di Daerah sebagaimana dimaksud pad ayat fl dilaksanakan dengan berpedoman pada
a.manajemen yang schat,
b.profesional, c transparan, d akuntablitas,
e.kreatif dan inovatif;
f.terukur; g.program perbaikan dan berkelanjutan; h keadilan yang bijak, dan kebijakan yang adil Hagan hetga Ruan Lngkup (I) Ruang hngkup penyelenggaraan TSP di Daerah mehiputi
a.pelaksanaan TSP oleh perusahaan
b.penerima penyelenggaraan TSP; dan
c.pengawasan TSP oleh Pemerintah Daeral 2) Ruang hngkup sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku bagi semua pihak yang turut scrta berpartisrpas dalam penyelenggaraan TSP dalam wilayah sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas egiatan dan atau kegratan operasional perusahaan, - pend

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Perusahaan bcrhak

a.mendapatkan penghargaan dan 'atau kerudahan dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TS;
b.berparts+past aknif dalam penyelenggaraan TSP di Daerah. Perusahaan berkewajiban a merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip TSP dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
b.menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSP @di Daerah;
c.melaksanakan kajian, monitoring. dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tsp dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestaran lingkungan d melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada komite pelaksana TSP secara periodik BAB \ WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang a membentuk kore Tsp

b.melaksanakan sinkronisasi program dan bentuk kegiatan Tsp dengan program pembangunan daerah, e melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TS
d.memberikan sanksi dan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan, dan
e.meminta laporan pertanggungawaban pelaksanaan TS ' BAE VI PROGRAM DAN KEGIATAN TSP
a.pemberdayuan masyarakat,
b.kemitraan usaha mikro, keeil dan operasi, dan
c.program langsung pada masyarakat t2 Program sebagairana dimaksud pada ayat (l] sebagai bentuk kontribusi dan kepcdulian perusahaan pada bidang sosial, keschatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup Bagan Kedua egiatan TSP Psal 12 (l]Program pemberdayaan masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal I L ayat ll huruf a mencakup cgatan bidang keschatan, penddikan ckonom dan ingkungan hidup yang dilakukan melalui keterlibatan penuh masyarakat dalan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program 2) Kegiatan sebagamana dimaksud pada ayat (l) berbentuk
a.pembangunan sarana prasarana dasar layanan masyarakat vang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup;
b.peningkatan kapasitas masyarakat yang menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan ckonom dan lingkungan hidup berupa pelatihan-pelatihan mnagang, kursus, dan pendampingan; dan
c.penguatan kelembagaan di sektor pendidikan, kesehatan, ckonomi, dan lingkungan hidup

Pasal 13

(l]Program kemitraan usaha mikro, keeil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I ayat (l) huruf b mencakup kegiatan bidang ckonomi scktor perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan berbentuk usaha mikro, keeil dan koperasi melalui kerjasama bismis yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau pihak lain yang sestuat dengan umtt tsaha masvarakat di wlavah sasaran

(2)egatan sebagaana dimaksud padi ayat (l) berbentuk
1. a.penehitan dan pengkapan kebutuhan,
2. b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masvarakat;
3. c.peningkatan kemampuan manaje men dan tata kelola keuangan,
4. d.pelatihan dan pendampigan berwirausaha, •
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan, f memberikan dukungan promosi produk, jarrngan pemasaran, dan distribusi,
6. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas; dan
7. h.alih teknologi Pasal I+ (I]Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat t) huruf c meliput kegiatan bidang bantuan langsung yang berupa uang atau barang dan/atau jasa kepada masyarakat yang mengalami kerentanan, keadaan tanggap darurat dan bencana, maupun kepada masyarakat yang berprestasr (2J Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat fl) berbentuk
8. a.hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan epada masyarakat yang membutuhkan yang besarnva sestai dengan kemarnpuan perusahaan; b penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan se ara akademis namun tidak mampu membiayat penddikan
9. c.dana stimulan untuk provek-provek pengembangan masvarakat, penyelenggaraan fast/itas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan keel, d bamuan sosal berupa bantuan dalam benruk uang, barang maupun 1asa kepada pant-panti sosial/jompo, Ponpes dan sarana ibadah lainnya; e pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial, dan f perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bag para atlet nasional/daerah yang sudah purma bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyat kemampuan khusus BA VI PELAKSANAAN TSP Pa sal 15 l)Pelaksana dari TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum [2) Perusahaan sebagatmana yang dimaksud pada ayat [l4 berstatus pusat, cabang atau unit pelaksanaan yang berkedudukan di Daerah
(3)Jenis perusahaan scbagairana dimaksud pada ayat (2 jenis usahanya dapat mneliputi sumber daya alam dan non sumber daya alam
(4)Pelaksana TSP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) mencakup perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ] a v a i l i ne r u s a h a a n danat me[ibtkan reran serta masvarakat

BAB VII

KOMITE PELAKSANA TSP

Pasal 17

(lHDalam rangka mengkoordinastkan pelaksanaan TSP oleh perusahaan dibentuk komite pelaksan a TSP (21 Pembentukan komite pelaksana Tsp sebagaimana dimaksud pada avat [l), ditetapkan oleh Bupat Bagan Kedua Tugs dan Funs

Pasal 18

Korte pelaksana TSP di Daerah bertugas a melakukan sinkronisas program Pemerintah Daerah dengan program TSP; b memfasilitasi setiap kegiatan TSP untuk diliput media massa;

c.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan TSP d menyusun dan menyampuatkan laporan dan rekomendasi pelaksanaan TSP kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan;
e.menyampaikan informasi pelaksanaan TSP di Daerah kepada masyarakat Untuk melaksanakan tugas komite pelaksana TSP di Daerah memtliki fungsi
a.pengoordiasian pelaksanaan TSP di Daerah,
b.pengidentifikasi potenst program TSP dan perusahaan perusahaan di Daerah, e pengawasan dan pemlaian selama program TSP Bagan etga heanggotaan

Pasal 20

(I Lembaga dan keanuggotaan komite pelaksana TsP di Daerah terdiri dari

a.pemerintah daerah;
b.perusahaan; ormas, [2] Ketentuan mengenai lembaga dan keanggotaan komite TSP scbagairana dimaksud pada ayat fl diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat Peas) 1 ' ' 2 Bagan Keempat Susunan Pengurus

Pasal 2

t l H Susunan pengurtus komite pelaksana TSP terdiri dari a ketua,

b.sckretaris, c bendahara,
d.bidang pereneanaan,
e.brdang monitoring dan evaluastdan bidang komunikasi [2) Pengisian personalia kepengurusan kormite pelaksana TSP dilakukan oleh anggota komite pelaksana TSP secara musvawarah mufakat Bagan elima Masa Bakt;

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…