DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan kondisi yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan melalui pengawasan, mengendalikan perizinan, dan penerapkan hukum yang berlaku di bidang kepariwisataan secara konsisten terhadap masyarakat maupun usaha pariwisata, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Usaha Pariwisata perlu meninjau kembali untuk disesuaikan sebagai landasan bagi penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Jepara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang SALINAN Penyelenggaraan Usaha Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8), diubah sebagai berikut; 1) Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 46, angka 47, angka 48, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

46.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
47.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal
48.Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yangdiberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisatakepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. 2) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Usaha pariwisata meliputi :

a.Daya tarik wisata;
b.Kawasan pariwisata;
c.Jasa transportasi pariwisata;
d.Jasa perjalanan pariwisata;
e.Jasa makanan dan minuman;
f.Penyediaan akomodasi;
g.Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i.Jasa informasi pariwisata;
j.Jasa konsultan pariwisata;
k.Jasa pramuwisata;
l.Wisata tirta; dan
m.Spa. 3) Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

1) Penyelenggaraan perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan dengan basis resiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2) Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif. 4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa:

a.Teguran lisan;
b.Teguran tertulis;
c.Pencabutan izin. 4) Pasal 8 dihapus. 5) Pasal 9 dihapus. 6) Pasal 10 dihapus. 7) Pasal 11 dihapus. 8) Pasal 12 dihapus. 9) Pasal 13 dihapus. 10) Pasal 14 dihapus. 11) Pasal 15 dihapus. 12) Pasal 16 dihapus. 13) Pasal 17 dihapus. 14) Pasal 18 dihapus. 15) Pasal 19 dihapus. 16) Pasal 20 dihapus. 17) Pasal 21 dihapus. 18) Pasal 22 dihapus. 19) Pasal 23 dihapus. 20) Pasal 24 dihapus. 21) Pasal 25 dihapus. 22) Pasal 26 dihapus. 23) Pasal 27 dihapus. 24) Pasal 28 dihapus. 25) Pasal 29 dihapus. 26) Pasal 30 dihapus. 27) Pasal 31 dihapus. 28) Pasal 32 dihapus. 29) Pasal 33 dihapus. 30) Pasal 34 dihapus. 31) Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. 2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa:

a.NIB; dan
b.Sertifikat Standar. 3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah berupa:
a.NIB; dan
b.Sertifikat Standar. 4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa:
a.NIB; dan
b.Izin. 5) Standar usaha pariwisata untuk kegiatan usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka sertifikasi dan surveilans. 6) Lembaga sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupkan lembaga yang terakreditasi oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditas. 32) Pasal 36 dihapus. 33) Pasal 37 dihapus. 34) Pasal 38 dihapus. 35) Pasal 39 dihapus. 36) Pasal 40 dihapus. 37) Pasal 41 dihapus. 38) Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

1.Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2.Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a.Lembaga OSS.
b.Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
c.Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
d.Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; 39) Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencangkup 1 (satu) atau lebih kondisi :

a.Nama usaha pariwisata;
b.Lokasi usaha pariwisata;
c.Jumlah usaha pariwisata; 40) Pasal 44 dihapus. 41) Pasal 45 dihapus. 42) Pasal 46 dihapus. 43) Pasal 47 dihapus. 44) Pasal 48 dihapus. 45) Pasal 49 dihapus. 46) Pasal 50 dihapus. 47) Pasal 51 dihapus. 48) Pasal 52 dihapus. 49) Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Setiap pengusaha dilarang:

a.Melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
b.Mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara;
d.Menerima pengunjung anak tanpa didampingi orang tua, atau wali, atau guru pendamping/penanggungjawab.
e.Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan
f.Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NASPZA). 50) Pasal 75 dihapus. 51) Pasal 76 dihapus. 52) Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB XVII

SANKSI

Pasal 81

Bupati dapat menutup usaha pariwisata yang tidak berizin. 53) Ketentuan Pasal 82 dihapus. 54) Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, yang mengatur tentang Bar, Klub Malam, Diskotek, Karaoke, Rumah Pijat dan Spa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)adalah pelanggaran. 3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Diundangkan di Jepara pada tanggal 15 September 2021 BUPATI JEPARA, Cap ttd DIAN KRISTIANDI Diundangkan di Jepara pada tanggal 15 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Cap ttd EDY SUJATMIKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH : (4-199/2021) Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEPARA Cap ttd WAFA ELFI SYAHIROH,SH.MH NIP.19730508 199703 2 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA I. UMUM Pembangunan pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya perekonomian di Kabupaten Jepara yang semakin baik. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan ribuan bahkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya. Pergerakan manusia tersebut selanjutnya telah mengerakkan perekonomian suatu daerah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bertitik tolak dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten jepara sudah mengatur keberadaan usaha pariwisata dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman Modal dan berusaha bidang pariwisata dan Perizinan berusaha yang dilaksanakan Kabupaten Jepara, maka peraturan yang sudah ada perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dalam perkembangan usaha. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global. Dasar lain adalah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…