Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2022
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Peraturan ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Menimbang: BUPATI JEPARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENJEPARA NOMOR 5 TAHUN 2022 BUPATIJEPARA PROVINS! JAWA TENGAH [ IKHAutl'f~AtH,K,\l OAll<AH I l<f.PM. 'Al u L PflH~· .!.H 'l H·Hu11 _ -- 1 1'::=:-~.:-:=:-:::===:..=:~'t-~- 2
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2021. Menetapkan MEMUTUSKAN:
BUPATI JEPARA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENJEPARA Dengan Persetujuan Bersama 3 (5.000.000,00)Rp Rp2) Realisasi Selisih lebih 197 .899.363.067 ,00 197 .904.363.067 ,00 Rp
1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 0,00Rp Rp2) Realisasi Selisih lebih 11.576.000.000,00 11.576.000.000,00 Rp
1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2) Realisasi Selisih lebih 209.475.363.067,0.0 209.480.363.067,00 Rp
1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan (5.000.000,00)Rp
1) Surplus/defisit setelah perubahan Rp (197.899.363.067,00) 2) Realisasi Rp 71.286.471.058,00 Selisih lebih Rp (126.612.892.009,00) Rp 225.613.858.767,00 Rp 2.535.023.323.067,00 Rp 2.309.409.464.300,002) Realisasi Selisih lebih Rp 2.380.695.935.358,00 Rp (43.571.975.358,00) setelah Rp 2.337.123.960.000,001) Anggaran pendapatan perubahan 2) Realisasi Selisih lebih sejumlahb. Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp225.613.858.767,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
269.389.074.999,00 1.066,00
Rp 6.629.294.536.543,16 45.133.876.471,73 Rp 6.674.428.413.014,89 Rp
Pasal 4 5 / -
LAMPIRANI Laporan Realisi Anggaran (LRA) terdiri atas:
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Rp 6.629.294.536.543,16d. Ekuitas Akhir mendasar (36.328.292.4 77 ,64)Rp 86.993.644.401,18b. Surplus / defisit LO Rp
Rp 6.578.629.184.619,62a. Ekuitas Awal Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
[ KEPAIA P1RArlGKAT DAERAH KE PAL~. B~GiA~ PEIIGUStlt H!IKl•II, J 1 =·---.......-----~L_ l>f_r 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
LAMPIRANII Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; LAMPIRANIII Laporan Operasional; LAMPIRANIV Laporan Perubahan Ekuitas; LAMPIRANV Neraca; LAMPIRANVI Laporan Arus Kas; LAMPIRANVII Catatan atas Laporan Keuangan; LAMPIRANVIII Daftar rekapitulasi piutang daerah; LAMPIRANIX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; LAMPIRANX Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; LAMPIRANXI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; LAMPIRANXII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap daerah; LAMPIRANXIII Daftar rekapitulasi aset tetap; LAMPIRANXIV Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan; LAMPIRANXV Daftar rekapitulasi aset lainnya; LAMPIRANXVI Daftar dana cadangan daerah; LAMPIRANXVII Daftar kewajiban jangka pendek; LAMPIRANXVIII Daftar kewajiban jangka panjang; LAMPIRANXIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan Sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali Dalam tahun anggaran berikutnya; LAMPIRANXX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINS! JAWA TENGAH: (5-165/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR EDY SUJATMIKO Diundangkan di Jepara pada tanggal ~ EDY SUPRIYANTA Pj. BUPATI JEPARA, Ditetapkan di Jepara pada tanggal SEKRETARISt~PATEN JEPARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINS! JAWA TENGAH: (5-165/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 5 EDY SUJATMIKO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Diundangkan di Jepara padatanggal 26 Agustus 2022 Pj. BUPATI JEPARA, Ditetapkan di J epara padatanggal 26 Agustus 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…