DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jepara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Menimbang: BUPATI JEPARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENJEPARA NOMOR 5 TAHUN 2022 BUPATIJEPARA PROVINS! JAWA TENGAH [ IKHAutl'f~AtH,K,\l OAll<AH I l<f.PM. 'Al u L PflH~· .!.H 'l H·Hu11 _ -- 1 1'::=:-~.:-:=:-:::===:..=:~'t-~- 2

d.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp 269.190.834.125,00 Rp 209.480.363.067,00 Rp 11.576.000.000,00 Rp 197.904.363.067,00
c.Pembiayaan Penerimaaan Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp 2.380.695.935.358,00 Rp 2.309.409.464.300,00 Rp 71.286.471.058,00
a.Pendapatan
b.Belanja Surplus Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan arus kas;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2021. Menetapkan MEMUTUSKAN:

Pasal 1

BUPATI JEPARA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENJEPARA Dengan Persetujuan Bersama 3 (5.000.000,00)Rp Rp2) Realisasi Selisih lebih 197 .899.363.067 ,00 197 .904.363.067 ,00 Rp

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 5.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 0,00Rp Rp2) Realisasi Selisih lebih 11.576.000.000,00 11.576.000.000,00 Rp
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2) Realisasi Selisih lebih 209.475.363.067,0.0 209.480.363.067,00 Rp
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 5.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan (5.000.000,00)Rp
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 126.612.892.009,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Surplus/defisit setelah perubahan Rp (197.899.363.067,00) 2) Realisasi Rp 71.286.471.058,00 Selisih lebih Rp (126.612.892.009,00) Rp 225.613.858.767,00 Rp 2.535.023.323.067,00 Rp 2.309.409.464.300,002) Realisasi Selisih lebih Rp 2.380.695.935.358,00 Rp (43.571.975.358,00) setelah Rp 2.337.123.960.000,001) Anggaran pendapatan perubahan 2) Realisasi Selisih lebih sejumlahb. Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp225.613.858.767,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 43.571.975.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 3

a.Pendapatan Rp 2.169.698.530.703,76
b.Beban Rp 2.060.195.748.659,52
c.Surplus dari Operasional Rp 109.502.782.044,24
d.Defisit dari kegiatan Non Operasional Rp (21.621.637.643,06)
e.Pos Luar Biasa Rp (887.500.000,00)
f.Surplus Laporan Operasional Rp 86.993.644.401, 18 4 Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut: 269.389.074.999,00 1.066,00
1. 1.785.118.600,00 57.570.250,00 209.581.101.676,00 302.264.729.514,00 (242.554.258.456,00) 5.000.000,00 92.502.265,00 269.389.074.999,00 232.383.278.600,00 35.163.106.483,00

Pasal 6

a.Saldo awal Kas Daerah per tahun 2021 Rp - Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp - Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp - Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp - Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp
b.Saldo akhir Kas Rp
c.Saldo akhir Kas di Kasda Rp
d.Saldo akhir Kas di BLUD Rp
e.Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp
f.Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp
g.Saldo akhir Kas di Bendahara Lainnya Rp
h.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021 Rp Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

Pasal 5

Rp 6.629.294.536.543,16 45.133.876.471,73 Rp 6.674.428.413.014,89 Rp

a.Jumlah asset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut: Pasal 4 5 / -
c.Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
b.Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; LAMPIRANI Laporan Realisi Anggaran (LRA) terdiri atas:
a.Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Rp 6.629.294.536.543,16d. Ekuitas Akhir mendasar (36.328.292.4 77 ,64)Rp 86.993.644.401,18b. Surplus / defisit LO Rp

c.Dampak kumulatif Kesalahan. Rp 6.578.629.184.619,62a. Ekuitas Awal Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 8

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 209.4 75.363.067 ,00
b.Penggunaan SAL Rp 209.475.363.067,00
c.SILPA Rp 269.190.834.125,00
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00
e.Sal do Anggaran Lebih Akhir Rp 269.190.834.125,00 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Pasal 7

[ KEPAIA P1RArlGKAT DAERAH KE PAL~. B~GiA~ PEIIGUStlt H!IKl•II, J 1 =·---.......-----~L_ l>f_r 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

b.Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. LAMPIRANII Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; LAMPIRANIII Laporan Operasional; LAMPIRANIV Laporan Perubahan Ekuitas; LAMPIRANV Neraca; LAMPIRANVI Laporan Arus Kas; LAMPIRANVII Catatan atas Laporan Keuangan; LAMPIRANVIII Daftar rekapitulasi piutang daerah; LAMPIRANIX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; LAMPIRANX Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; LAMPIRANXI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; LAMPIRANXII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap daerah; LAMPIRANXIII Daftar rekapitulasi aset tetap; LAMPIRANXIV Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan; LAMPIRANXV Daftar rekapitulasi aset lainnya; LAMPIRANXVI Daftar dana cadangan daerah; LAMPIRANXVII Daftar kewajiban jangka pendek; LAMPIRANXVIII Daftar kewajiban jangka panjang; LAMPIRANXIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan Sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali Dalam tahun anggaran berikutnya; LAMPIRANXX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
a.Lampiran XX. l Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
d.Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINS! JAWA TENGAH: (5-165/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR EDY SUJATMIKO Diundangkan di Jepara pada tanggal ~ EDY SUPRIYANTA Pj. BUPATI JEPARA, Ditetapkan di Jepara pada tanggal SEKRETARISt~PATEN JEPARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINS! JAWA TENGAH: (5-165/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 5 EDY SUJATMIKO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Diundangkan di Jepara padatanggal 26 Agustus 2022 Pj. BUPATI JEPARA, Ditetapkan di J epara padatanggal 26 Agustus 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…