DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jepara

regulasi_utama

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini Diatur Tentang Ketentuan Umum; Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Menimbang: BUPATI JEPARA, PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENJEPARA NOMOR 5 TAHUN 2024 BUPATI JEPARA PROVINSI JA WA TENGAH BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEPARA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TingkatII Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat:
1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
4.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5.Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
6.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
7.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATI JEPARA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENJEPARA Dengan Persetujuan Bersama -2--2- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkatLRA adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggarandan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
4.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahunpelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5.Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisikeuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, danekuitas pada tanggal tertentu.
6.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LOadalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintahdaerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satuperiode pelaporan.
7.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAKadalah menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitasoperasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkansaldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kaspemerintah daerah selama periode tertentu.

a.pendapatan Rp 2.343.273.865.976,00
b.belanja R:g 2.431.682.976.394100 defisit Rp 88.409.110.418,00
c.pembiayaan penerimaaan Rp 161.815.630.459,00 pengeluaran R:g 2 l .500.000.000100 pembiayaan netto Rp 140.315.630.459,00

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.LRA;
2. b.neraca;
3. c.LAK; d.LO;
4. e.LPSAL;
5. f.LPE;dan
6. g.CALK.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

8.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9.Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
8.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkatLPE adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunanekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9.Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkatCALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yangtertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan PerubahanSAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lainyang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalamStandar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.LRA;
2. b.neraca;
3. c.LAK;
4. d.LO;
5. e.LPSAL;
6. f.LPE; dan
7. g.CALK.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a TahunAnggaran 2023 sebagai berikut;

a.pendapatan
b.belanja defisit
c.pembiayaan penerimaaan pengeluaran pembiayaan netto Rp 2.343.273.865.976,00 Rd 2.431.682.976.394.00 88.409.110.418,00Rp Rp 161.815.630.459,00 21.500.000.000.00Es. Rp 140.315.630.459,00 0,00Rp Rp 140.315.630.459,002. realisasi selisih
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto Rp 140.315.630.459,00 setelah perubahan 0,00Rp Rp 21.500.000.000,002. realisasi selisih 21.500.000.000,00
e.selisih anggaran pembiayaan berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran Rp pembiayaan setelah perubahan realisasi pengeluaran RpO,00 dengan rincian se bagai dengan sejumlah Rp 161.815.630.459,00 Rp 0,00
2. 2.realisasi selisih 161.815.630.459,00
d.selisih anggaran pembiayaan berikut:
1. 1.anggaran penenmaan pembiayaan Rp setelah perubahan realisasi penerimaan Rp0,00 dengan rincian sebagai dengan sejumlah
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah (Rp51.906.520.041,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.surplus/defisit setelah perubahan (Rp 140.315.630.459,00)
2. 2.realisasi (Rp 88.409.110.418,00) selisih lebih (Rp 51.906.520.041,00) Rp 2.431.682. 976.394,00 Rp 102.804.404.523,00
3. 2.realisasi selisih lebih
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp102.804.404.523,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah Rp 2.534.487.380.917,00 perubahan 50.897.884.482,00Rp Rp 2.343.273.865.976,002. realisasi selisih kurang Uraian LRAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp50.897.884.482,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah Rp 2.394.171. 750.458,00 perubahan

Pasal 4

51.906.520.041,00

d.sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp
d.sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp 51.906.520.041,00

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaiberikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp50.897.884.482,00 dengan rincian sebagaiberikut: 1. anggaran pendapatan perubahan realisasi setelah Rp 2.394.171.750.458,00
1. 2.Rp 2.343.273.865.976.00 50.897.884.482,00selisih kurang Rp
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rpl02.804.404.523,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah Rp 2.534.487.380.917,00 perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih Rp 2.431.682.976.394.00 Rp 102.804.404.523,00
c.selisih anggaran surplus/deflsit sejumlah (Rp51.906.520.041,00) dengan rincian sebagaiberikut:
1. 1.surplus/defisit setelah perubahan (Rp 140.315.630.459,00)
2. 2.realisasi selisih lebih dengan realisasi fRp 88.409.110.418.00) (Rp 51.906.520.041,00)
d.selisih anggaran pembiayaan berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan Rp 161.815.630.459,00 setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih dengan sejumlah realisasi penerimaan Rp0,00 dengan rincian sebagai Rp 161.815.630.459.00 0,00Rp
e.selisih anggaran pembiayaan berikut: pengeluaran sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai dengan realisasi 1. pengeluaran Rp 21.500.000.000,00anggaran pembiayaan setelah perubahan
1. 2.realisasi Rp 21.500.000.000,00 selisih Rp 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1, anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
1. 2.realisasi selisih Rp 140.315.630.459,00 Rp 140.315.630.459,00 Rp 0,00
a.pendapatan Rp 2.207.821.131.599, 10
b.be ban Rp 2.197.380.590.709,89
c.surplus dari operasional Rp 10.440.540.889,21
d.defisit dari kegiatan non Rp 56.994.392.512, 13 operasional
e.pos luar biasa Rp 0,00
f.defisit laporan operasional Rp 46.553.851.622,92 LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 7

f.saldo akhir kas lainnya Rp
g.saldo akhir kas daerah per 31 Desember Rp Tahun 2023 487.230,00 730.000,00 51.907.896.353,00 Rpe. saldo akhir kas di bendahara lainnya 224.378.156,00 159.082.00 51.682.300.967,00
1. 4.arus kas dari aktivitas transitoris Rp
c.saldo akhir kas di bendahara umum Rp daerah, kas di bendahara pengeluaran
d.saldo akhir kas di bendahara Rp penenmaan
a.saldo awal kas daerah per tahun 2023 Rp 141.950.586.600,00
b.kenaikan/ (penurunan) bersih kas (Rp 90.268.285.633,00)
1. 1.arus kas dari aktivitas operasi Rp 120.520.803.490,00
2. 2.arus kas dari aktivitas investasi (Rp 230.789.248.205,00)
3. 3.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 20.000.000.000,00 LAKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 6

Rp 6.438.172.283.419,67 Rp 45.059.607.637,99 Rp 6.393.112.675.781,68

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 5

-5--5-

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…