DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Yang Meliputi a. hak dan kewajiban penduduk; b. perencanaan; c. tanggung jawab Pemerintah Daerah; d. penyelenggaraan; e. wali anak dan pengampuan; f. tim pembina ketahanan keluarga daerah; g. sosialisasi dan advokasi; h. koordinasi; i. kerjasama; j. sistem informasi; k. penghargaan; l. pendanaan; dan m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penguatan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah agar tidak menjadi permasalahan sosial pada masyarakat di Kabupaten Jepara;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan keluarga, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 3
8.Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9.Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10.Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
11.Keluarga rentan adalah keluarga yang tidak mampu beradaptasi dan/atau memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal.
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangungan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.
16.Dunia Usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok (perusahaan, koperasi, UMKM, dan lain-lain) yang mempunyai karyawan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
17.Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai empat tahun dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak. 4

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai tujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin;
b.mewujudkan pembangunan manusia berkualitas yang dimulai dari pembangunan kualitas Keluarga sebagai bagian unit terkecil masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah;
c.mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; dan
d.meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menghadirkan serta mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan pada:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipasif;
i.legalitas; dan
j.nondiskriminasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

a.hak dan kewajiban penduduk;
b.perencanaan;
c.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.penyelenggaraan;
e.wali anak dan pengampuan;
f.tim pembina ketahanan keluarga daerah; 5
g.sosialisasi dan advokasi;
h.koordinasi;
i.kerjasama;
j.sistem informasi;
k.penghargaan;
l.pendanaan; dan
m.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

a.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan tercatat;
b.memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
f.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
g.bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
h.mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
i.menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
j.membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
k.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
m.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan 6 melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
n.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
o.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
p.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
q.mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s.diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Pasal 7

Setiap penduduk berkewajiban:

a.menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c.membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan keluarga dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
d.mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta
e.memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak–hak penduduk.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
(2)Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indikator Ketahanan Keluarga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah.
(2)Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan:

a.pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
b.perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
c.pengendalian dampak pembangunan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga serta lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…