DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 16 diubah, dan angka 17 dihapus, Pasal 2 diubah, Pasal 3 diubah, Pasal 5 diubah, Pasal 9 diubah, Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk penyesuaian tarif Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka perlu meninjau kembali yang kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan dan dinamika masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)
17.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13); 4
18.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 16 diubah, dan angka 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6.Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), dan pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu berkesinambungan pada Puskesmas non BLUD dan jaringannya yakni Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) / Pondok Bersalin Desa (Polindes), serta pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Jepara.
7.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas belum BLUD dan jaringannya, Pustu, Pusling, PKD/Polindes dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Jepara.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tigginya di wilayah kerjanya.
16.Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta; dan Pekerja lainnya yang menerima Upah.
17.dihapus.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Jepara.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas non BLUD beserta jaringannya pustu, pusling, PKD/Polindes), UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Jepara.
(2)Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD, dan pihak swasta.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi Termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi pelayanan kesehatan.
(2)Dikecualikan sebagai wajib retribusi daerah adalah:
1. a.Orang terlantar yang dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan perangkat daerah yang membidangi masalah sosial.
2. b.Peserta BPJS dibuktikan dengan menunjukkan kartu BPJS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  1. 5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut: Besarnya tarif = jasa sarana + jasa pelayanan
(2)Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya bahan ditambah biaya sarana.
(3)Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semua biaya yang ditanggung untuk bahan habis pakai yang digunakan sebagai pendukung pemeriksaan.
(4)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diberikan kepada pemberi layanan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas dalam proses pelayanan.
(5)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pembayaran Retribusi Daerah harus dilakukan secara tunai/lunas. 7
(2)Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Pemerintah Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(4)Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai sebagian dari kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(5)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara Pada tanggal Plt. BUPATI JEPARA WAKIL BUPATI, Cap ttd DIAN KRISTIANDI Diundangkan di Jepara pada tanggal 11 november 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Cap ttd EDY SUJATMIKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan naskah aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEPARA Cap ttd NARYONO,S.IP,MM NIP.19691128 198903 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH: (6-339/2019) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN I. PENJELASAN UMUM. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Upaya tersebut dapat diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, masyarakat menuntut adanya pelayanan prima di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan sarana kesehatan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan cepat, tepat, mudah dan terjangkau. Adanya peningkatan pelayanan dengan, diharapkan berdampak positif dengan terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik kesehatan pribadi maupun kelompok. Tersedianya teknologi sarana kesehatan yang cukup memadai dalam kapasitasnya sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, maka diperlukan penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan kesehatan dengan melakukan perubahan yang kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas 9

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…