DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Perencanaan, Penyebarluasan Propemperda, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Jepara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- SALINAN SNANAN Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Jepara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang- undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripuma DPRD.
12.Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Propemperda.

Pasal 4

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman yang sistematis dalam perencanaan Propemperda di Daerah;
b.menjadi panduan dalam menentukan skala prioritas penyusunan Propemperda;
c.memberikan pedoman mengenai pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam perencanaan Propemperda di Daerah;
d.meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan Propemperda.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;
c.perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 6

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
1. a.judul rancangan Peraturan Daerah;
2. b.materi yang diatur; dan
3. c.keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 7

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2)Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
(3)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(4)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan; 2) materi muatan; atau 3) kebutuhan.
(5)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 11

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
(3)Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
(4)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang berdasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat Daerah.
(5)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(6)Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…