DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Sistematika RPJPD; Pengendalian dan Evaluasi RPJPD; Perubahan RPJPD; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Jepara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11.Visi RPJPD yang selanjutnya disebut Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN.
12.Misi RPJPD yang selanjutnya disebut Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi RPJPD dengan memerhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional.
13.Arah Kebijakan RPJPD yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD.
14.Sasaran Pokok RPJPD yang selanjutnya disebut Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Pasal 3

(1)RPJPD menjabarkan Visi, Misi, Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah dalam jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPJPD berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW serta memerhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD.

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:

a.penyusunan RPJMD, sesuai periodenya;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai periodenya; dan
c.bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I Pendahuluan;
b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
d.BAB IV Visi dan Misi Daerah;
e.BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
f.BAB VI Penutup.

Pasal 6

Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b.Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara. pada tanggal 27 Agustus 2024 Pj. BUPATI JEPARA, TTD EDY SUPRIYANTA Diundangkan di Jepara pada tanggal 27 aGUSTUS 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, TTD EDY SUJATMIKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 5- 264/2024). Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEPARA WAFA ELFI SYAHIROH,SH.MH NIP.19730508 199703 2 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu kewenangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 adalah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut, setidaknya ada beberapa landasan fundamental yang mendasari pentingnya pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu:

1.masa belaku RPJPD Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Meskipun hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara kinerja, tingkat pencapaiannya tinggi dan berbagai aspek pembangunan juga mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam beberapa aspek meliputi:

a.aspek geografis, yaitu menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan hidup, jasa lingkungan hidup, prakiraan dampak, perubahan iklim, sumber daya mineral, dan keanekaragaman hayati.
b.aspek kesejahteraan masyarakat, berupa belum optimalnya peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat.
c.aspek daya saing, meliputi: belum optimalnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM); belum optimalnya daya saing, produktivitas dan kemandirian perekonomian; dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
d.aspek pelayanan umum, berupa belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Berbagai permasalahan pembangunan tersebut perlu diselesaikan dan ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.
1. 2.Sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, maka Pemerintahan Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 paling lambat minggu keempat bulan Agustus 2024. RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD menjabarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah dalam jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. Lebih lanjut, muatan RPJPD harus selaras dan mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia Tahun 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dengan demikian, RPJPD juga harus selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan memerhatikan rekomendasi/ mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan Daerah. RPJPD disusun dengan tahapan:
a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan Musrenbang;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Adapun, pendekatan yang digunakan meliputi: teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Dalam pelaksanaan RPJPD, proses pengendalian dan evaluasi yang komprehensif memegang peranan penting sebagai upaya untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan tetap berada dalam koridor target dan tujuan pembangunan Daerah yang dicita- citakan. Pencapaian tujuan pembangunan Daerah ini memerlukan peran dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…