DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Meliputi Deteksi Dini, Antisipasi Dini, Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Penanganan, Kelembagaan, Sarana, Prasarana Dan Sumber Daya Manusia, Kerja Sama, Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Pemerintah Desa, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sistem Data Dan Informasi, Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang membahayakan perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan masyarakat;
b.bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomer 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2757); 3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
5.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7.Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
8.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahguna kan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan.
20.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Narkotika.
21.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23.Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan sosial.
24.Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
25.Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

(1)Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keadilan;
3. c.ketertiban dan keamanan;
4. d.perlindungan;
5. e.pengayoman;
6. f.kemanusiaan; dan/ atau
7. g.nilai-nilai ilmiah.
(2)Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
1. a.mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
2. b.menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.melakukan pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
5. e.menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.deteksi dini;
2. b.Antisipasi dini;
3. c.Pencegahan dan Pemberantasan;
4. d.Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
5. e.Penanganan;
6. f.kelembagaan;
7. g.sarana dan prasarana;
8. h.kerja sama;
9. i.partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
10. j.Partisipasi Pemerintah Desa;
11. k.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
12. l.pembinaan dan pengawasan;
13. m.sistem data dan informasi;
14. n.penghargaan; dan
15. o.Pendanaan.

BAB II

DETEKSI DINI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
1. a.pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan/atau
3. c.pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat;
(3)Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti Narkotika.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
2. b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota lainnya dan pemerintah provinsi Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
4. d.melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
5. e.melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
6. f.melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. g.melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;dan/atau
8. h.membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
(3)Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini, dan/atau data pendukung lainnya.
(3)Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Pasal 6

(1)Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
1. a.sosialisasi;
2. b.edukasi;
3. c.pembentukan satuan tugas atau relawan;
4. d.pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
5. e.pemberdayaan masyarakat.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
1. a.seminar;
2. b.keagamaan;
3. c.penyuluhan;
4. d.seni dan budaya;
5. e.sosial;
6. f.kampanye;
7. g.pengumuman; dan/ atau
8. h.iklan sosial.
(3)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
1. a.integrasi materi pembelajaran;
2. b.karya tulis ilmiah;
3. c.lokakarya;
4. d.workshop;
5. e.bimbingan teknis;
6. f.pelatihan masyarakat;
7. g.kegiatan luar ruang (outbond); dan/ atau
8. h.perlombaan.
(4)Satuan pendidikan negeri maupun swasta harus melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(5)Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, badan usaha milik desa, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/ pekerja/buruhnya.
(6)Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
1. a.satuan tugas anti Narkotika Pemerintah Daerah;
2. b.satuan tugas pelajar anti Narkotika;
3. c.unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika;dan
4. d.relawan anti Narkotika.
(7)Pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa bersih Narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(8)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(9)Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
(10)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.paksaan pemerintahan;
4. d.pembekuan izin; atau
5. e.pencabutan izin.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika.
(2)Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

(1)Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk rencana aksi Daerah.
(2)Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan yang mendasarkan pada keadaan Daerah dan rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
2. b.penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial; dan/ atau
3. c.penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
(3)Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
(4)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2)Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
(3)Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
(4)Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
(5)Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.paksaan pemerintahan;
4. d.pembekuan izin; atau
5. e.pencabutan izin.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…