DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pendirian BUM desa/Bum Desa Bersama; Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi Dan Pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama; Rencana Program Kerja; Kepemilikan, Modal, Aset, Dan Pinjaman BUM Desa/ BUM Desa Bersama; Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; Pengadaan Barang Dan / Atau Jasa; Kerja Sama; Pertanggungjawabanl; Pembagian Hasil Usaha; Kerugian; Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa / BUM Desa Bersama; Perpajakan Dan Retribusi; Pembinaan, Dan Pengembangan BUM Desa / BUM Desa Bersama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, potensi Desa, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya ekonomi masyarakat Desa untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIJEPARA, BUPATIJEPARA PROPINSf JAWA TENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENJEPARA NOMOR.a. TAHUN2022 TENTANG BADANUSAHAMILIKDESA Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Jepara.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Petinggi, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk MEMUTUSKAN: BUPATIJEPARA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENJEPARA Dengan Persetujuan Bersama Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGBADANUSAHA MILIKDESA.Menetapkan

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

a.melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; BUM Desa terdiri atas:
a.BUM Desa; dan
b.BUM Desa bersama.

Pasal 2

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8.Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ a tau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11.Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
12.Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/ a tau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-rnasing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Petinggi dalam rangka kerjasama antar Desa.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16.Peraturan Bersama Petinggi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama antar Desa. 1 7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah
18.Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Bersama Petinggi ten tang Pendirian BUM Desa.
19.Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20.Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

BAB II

PENDIRIANBUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

(1)BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Petinggi.
(3)BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
(4)Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:

a.konsolidasi produk barang dan/ atau jasa masyarakat Desa;
b.produksi barang dan/ a tau jasa;
c.penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
d.inkubasi usaha masyarakat Desa;
e.stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
f.pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
g.peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
h.peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

a.prof esional;
b.terbuka dan bertanggungjawab;
c.partisipatif;
d.prioritas sumber daya lokal; dan
e.berkelanjutan.
b.melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa dan mengelola lumbung pangan Desa; c memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
d.pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;
e.mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa;
f.membuka lapangan kerja;
g.mengembangkan rencana kerjasama usaha an tar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:
a.kebutuhan masyarakat;
b.pemecahan masalah bersama,
c.kelayakan usaha;
d.model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e.visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa.
(2)Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(2)Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan dan tata cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 8

. . masmg-masmg.

(6)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
2. b.Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
3. c.penetapan besarnya Penyertaan Modal Desa dan/ atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
(5)Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa I·

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…