(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yaitu:
a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan Tipe sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
c.Inspektorat Daerah dengan Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga; 2) Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; ‘- 5 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian; 9) Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 11) Dinas Perhubungan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 12) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; ‘- 6 - 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi; 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 16) Dinas Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 17) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian, dan bidang Pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. ‘- 7 - Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara. pada tanggal 6 November 2024 Pj. BUPATI JEPARA, TTD EDY SUPRIYANTA diundangkan di Jepara. pada tanggal 6 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, TTD EDY SUJATMIKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH: (7- 322/2024). Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEPARA WAFA ELFI SYAHIROH,SH.MH NIP.19730508 199703 2 003 ‘- 8 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA I. UMUM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan perlu disesuaikan. Urgensi pembentukan badan riset dan inovasi di daerah merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan global yang semakin disruptif serta menyiapkan Indonesia emas 2045. Pembuatan kebijakan publik dan keputusan pemerintahn berbasis ilmu pengetahuan dan fakta/data semakin nyata dibutuhkan. Relasi antara evidence dengan decisions sangat kompleks, mengingat ada dilema antara ketercukupan data, dengan kebutuhan untuk mengambil kebijakan secara cepat dan akurat mengingat situasi yang harus direspon dan pertimbangan politis. Badan riset dan inovasi daerah (BRIDA) dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan penunjang di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Dalam hal ini BRIDA bertindak sebagai penyelenggara, mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan dan pihak potensial yang ada di daerah untuk membangun kolaborasi dalam memanfaatkan potensi lokal dan memberikan dampak ekonomi berdasarkan aktifitas riset. Sehingga, ke depan BRIDA ‘- 9 - diharapkan mampu menjadi tulang punggung daerah dalam menyusun kebijakan sekaligus memperkuat inovasi berbasis riset. Memperhatikan sumber daya yang ada saat ini (baik keuangan maupun aparatur), maka BRIDA Kabupaten Jepara diintegrasikan dengan BAPPEDA sehingga nomenklaturnya akan berubah menjadi BAPPERIDA. Pada akhirnya, Pengaturan kembali Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan. Dengan demikian pembentukan organisasi Perangkat Daerah yang baru ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan serta kemampuan keuangandaerah. Dengan penetapan pembentukan organisasi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I