DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta mendapatkan hasil yang berkualitas, diperlukan adanya anggaran yang cukup;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Jepara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
7.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Prinsip Dana Cadangan :

a.digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan mencukupi; dan
b.tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD selama 2 (dua) tahun anggaran yang disisihkan dalam setiap tahun anggaran dengan perincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
2. b.Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(3)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024, kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PPKD selaku bendahara umum daerah.

BAB IV

PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
(4)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(5)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.
(6)Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

(1)Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara.
(2)Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
(3)Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini mencukupi.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada Tahun Anggaran berkenaan.
(5)Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa bendahara umum daerah atas persetujuan PPKD.

BAB V

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…