DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang APBD Kabupaten Jepara tahun 2023 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.517.279.665.000,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.390.256.969.000,00
b.Belanja Daerah Rp2.517.279.665.000,00 Defisit (Rp127.022.696.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp155.522.696.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp28.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp127.022.696.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.390.256.969.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp500.809.745.000,00 (lima ratus miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.217.792.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); 4
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.130.301.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah);
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.423.688.000,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp221.037.964.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.883.947.224.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.659.168.548.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.778.676.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah); 5
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.517.279.665.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.899.532.410.602,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.003.830.750.600,00 (satu triliun tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.506.885.812,00 (tujuh ratus delapan miliar lima ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah);
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah); 6
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.455.678.190,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.555.010.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp229.623.507.398,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.721.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.608.699.709,00 (enam puluh empat miliar enam ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.283.238.600,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.633.110.089,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu delapan puluh sembilan rupiah); 7
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.917.179.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembila ribu rupiah);
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp460.280.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.546.392.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp375.577.355.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.741.955.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.835.400.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…