DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7 / D) sebagaimana telah diubah ked ua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 7 /0) diubah se bagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf e dan huruf g diubah, diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 huruf yaitu huruf gl; 2. Ketentuan pada Bagian Kelima, Pasal 8 ayat (1) huruf e dan ayat (5) huruf b diubah; 3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b diubah; 4. Ke ten tuan pad a Bagian Ketujuh diubah; 5. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 Bagian yaitu Bagian Ketujuh A; 5. Ketentuan Pasal 18 ayal (1) Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII diubah, diantara Lampiran VII dan Lampiran VIII disisipkan l Larnpiran yaitu Lampiran VIIA;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, tcr utarna kewenangan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan, perlu adanya perubahan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pckerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten .Iornbang;
b.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang;

Mengingat

1.Pasal 18 ayaL (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pembe nt.ukun Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi .Ja wa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 len tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); "Pasa13 Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi;
d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi .Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
3. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tah un 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tah un 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten .Jornba ng Tahun 2008 Nomor 5/0) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/0); . 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/0) sebagaimana telah diu bah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 7/0); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Uaerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/ D) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 7/0) diubah se bagai beriku t: 1.Ketentuan dalam Pasal 3 huruf e dan huruf g diubah, diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 huruf yaitu huruf g l , sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi scbagai berikut: 2 'I

1.Dinas Peternakan dan Perikanan;

m.Oinas Kehutanan dan Perkebunan;
n.Oinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata . . 2. Ketentuan pada Bagian Kelima, Pasal 8 ayat (1) huruf e dan ayat (5) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut: "Bagian Kelima DINAS PERHUBUNGAN Pasa18

(1)Oinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. d.Bidang Teknik Keselamatan Transportasi;
5. e.Bidang Sarana dan Prasarana;
6. f.Kelompok .Jabatan Fungsiorial:
7. g.UPTO.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
1. a.Sub Bagian Umum;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
(3)Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
1. a.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.Seksi Pengendalian Operasional;
(4)Bidang Teknik Keselamatan Transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
1. a.Seksi Tekriik Keselamatan Sarana;
2. b.Seksi Pengelolaan Perparkiran.
(5)Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dirnaksud pada ayal (1) huruf e mernbawahi:
1. a.Seksi Sarana Prasarana;
2. b.Seksi Pemeliharaan. J.
3. k.Dinas Pertanian; Oinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 1.
4. e.Dinas Perhubungan;
5. f.Oinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
6. g.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; gl. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
7. h.Oinas Peridapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 3 . \
  1. 3.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 9
(1)Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan se bagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Pertamanan;
4. d.Bidang Kebersihan;
5. e.Bidang Tata Ruang;
6. f.Bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
7. g.Bidang Permukiman
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional; I. UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

8.Sub Bagian Umum;

b.Sub Bagian Keuangan;
c.Su b Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3)Bidang Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c membawahi:
1. a.Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
2. b.Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
3. c.Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota.
(4)Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d rnembawahi:
1. a.Seksi Peralatan dan Perbekalan;
2. b.Seksi Pengelolaan Kebersihan;
3. c.Seksi Perigolahan dan Pemanfaatan Sarnpah.
(5)Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e membawahi:
1. a.Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. b.Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
3. c.Seksi Pengendalian Tata Ruang.
(6)Bidang Perumahan dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
1. a.Seksi Tata Bangunan;
2. b.Seksi Perurnahan ;
3. c.Seksi I)emakaman. 4 '\
  1. 4.Keterituan pada Bagian Ketujuh diubah sehingga secara keseluruhan Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut: "Bagian Ketujuh DINASPEKERJAANUMUMBINAMARGA

Pasal 10

(1)Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Pembangunan;
4. d.Bidang Pemeliharaan;
5. e.Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
6. f.Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
1. a.Sub Bagian Umum;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
(3)Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
1. a.Seksi Pembangunan;
2. b.Seksi Perencanaan Teknis;
(4)Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
1. a.Seksi Jalan;
2. b.Seksi Jembatan;
(5)Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
1. a.Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
2. b.Seksi Legger;
(6)Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
1. a.Seksi Penerangan Jalan Umum;
2. b.Seksi Peralatan dan Perbekalan;
(7)Bidang Perrnukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g membawahi:
1. a.Seksi Air Bersih;
2. b.Seksi Jalan Desa;
3. c.Seksi San itasi Drainase. 5
4. a.Seksi Perencanaan Teknis;
5. b.Seksi Pembangunan;
(6)Kelompok Jabatan Fungsional;
(7)UPTD.

5.Ketentuan Pasal 18 ayal (1) Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VI! diubah, diantara Lampiran VII dan Lampiran VIII disisipkan 1 Larnpiran yaitu Lampiran VIlA sehingga keseluruhan Pa sal 18 bcrbunyi scbagai berikut: Pembangur:.an

(1)huruf e dan ayat "Bagian Ketujuh A DINASPEKERJAANUMUMPENGAIRAN Pasal 10 A
(1)Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.l terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Operasional dan Pemeliharaan;
4. d.Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan;
5. e.Bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.UPTD.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
1. a.Sub Bagian Umum;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
(3)Bidang Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
1. a.Seksi Operasional;
2. b.Seksi Pemeliharaan;
3. c.Seksi Peralatan dan Perbekalan;
(4)Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
1. a.Seksi Pembinaan;
2. b.Seksi Pemanfaatan;
3. c.Seksi Pengendalian;
(5)Bidang Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada membawahi:
(7)Kelompok Jabatan Fungsional.
(8)UPTD.

5.Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 Bagian yaitu Bagian Ketujuh A yang berbunyi sebagai berikut: 6 Larnpiran XI Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang; Lampiran XII Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang; Lampiran XIII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. Lampiran XIV: Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang.

(2)Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dinas dan Bagan Susunan Organisasi Perindustrian, Perdagangan Pasar Kabupaten Jombang; Bagan Susunan Organisasi Dirias Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Kabupaten Jombang; Dinas Marga Lampiran X Lampiran IX Bagan Susunan Organisasi Pekerjaan Umum Bina Kabupaten Jombang; Lampiran VIlA: Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jombangj Lampiran VIII: Bagan Susunan Organisasi Dirias Pendapatan, Perigelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jombang; Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten J0!11bang; . Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang; Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang; Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombangj Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang; Lam piran VII Lampiran VI Lampiran V Lampiran IV Lam piran III Lampiran II Lampiran I "Pasal 18
(1)Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam: 7 D:\IIUKUM I \PF.RDA 2014\20 lh 2014 Pt'nlhnllflll krJ perda 7 T1-1208 PU dan Oishub.doc • , , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 20jD Diundangkan di Jombang Pada tanggal .3 Nopember 2014 SEKRETARI AERAH ~t B TEN NYONO SUHARLI WIHANDOKO - Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 30 Oktober 2014 BUPATI JOMBANG, Pasal II Peraturan Daerah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 8 ,'. 0 :::c \ 0 c Z z <t: <t:' J: OJ ~ :2: 0 ...J -, 0:: i= <t: <t: I
1. a.::l ::l en OJ 0 Z 0 >- Z :::;: zlliz <o~ i3g:o < r- <ZCL Z ~al~:5 < ID::>~ 0:: ~ Z ::::l"'Z < -~
(1)::>< (.!)I/) <I: ~O .-- ~~ ~~W t- 1/)<1: CL X:J: r--

00.WCL W- [ije:( 1/)<1: l/)uJ Z Z :::E ~ ~ UJ CL l- e:( C7i e:( I/) ii: Zz ~ S<I: I 1 f- I- (!)(!) W <z 0:: ID<I: x: ID::J W ;:)w I/) CI)~ Z Z e:( Z ~ '--,-- ~(ii ;:: S2 0: ::!!e:( ~ -c (.!):5~ CL -:5<1: _0: I-- zwo f- I/)wZ I/)W Z e:(l/)o. X:U)i2 x:CL e:( OWl/) WUJ<I: wz -:E [ijX:z I/)~U) I/)~ L_ ('!):J x:e:( ~ ~:E -0:: Z 0 al:J ~I- ~ ...J UJ W :::l W f- o I/) I- Z W r--- CI) CL <t: I 1 < Z z(/) C e:(e:( (/)z <t: :.::- :50 ...J w~ <t: o.Z a.. 1-:':: w _W Zl- ~ :J '---- ..J ZZ X:z< e:(e:( ZZ 0..J <1::5 Z...J o<z (.!)(/)~ 0<1: ~<I: 0.1-0 ze:(z -U)-, _...JZ :E<Cii ~ ~;::z 1/)<1:0 Oal(.!) <1-< I- x:Cu; ..J<Z OZI- wz;:: wriii2 w..,:J -:::i:::l I/):J::J :.:: LL. al x: ::J~ I/)(!)w 3(.!) ...J(!) ZCL e:(Z :5~ g:o .Je:( I I ~ /---., fl,_~ (I;(\;;:.'"'~'. >\' L..... _/, · \ ....J ~\ ~ <:A J: :J en o z o >- z o ~ o Q z « J: 3: LU Z (/) < CiS <l: t!):!i :I: z Z- -U; -LU en~ <~

(1)0:: (1)0 r--- - ~LU ~Z ~O o::E C:J Wee ~:5 W- ~Z _:!i
(1)0:: (I)(/) ZalO:: <i: <l: ;:: Z(.!l~ W ...., z « :$~O 0. III(!)"-,,- C75 ..- <:z:'S :ECD«W CD~"- 0 ::::I(I)Z CI)=>« I I I ..., >-0 :z w I- - c, « a. Zz :J « z III """ Cz <l: z z z < t!)Z:J -=> -~ -~ C2 Zz zc(t!) (I)(.!l < :$<l: I- <:x:z - ~z ~~ ~)2 """ (.!lCD C« W<l: W=> ~~W f-- f-- <z -:!ial (l)ee (1)0:: 0:: CD<l: al:J< ;:: LU LU ~ CD=> 0::""" o, c, W ::::ILU W< ;:: (I) CI)!><: 0.,,"" -,-- 1 I I CD CD z z Z -c :§ < => -::iE e 0:: 0:: z t!)::l ;:: ;::L-- ~::iE t!)Z ~CD z< en;:: -<l: en<i!~ al::l - c(:J - (l)t- ~z ~z ~o=> :J cO:: ~~ W<l: wZO:: (I) -< (l)t- (l)LU<l: en al,,"" ~ ~~ < C) <C """ LUt- Z Z 0. Z LU ~ .---- C 0:: LU LU <

0.0. Z(f) <C T I I «« ....J (f)z <C ~- 5°

a.W~ W a..Z ::s::: """!><:_W Zl- ::l z :I: - :5 z -c <l: )2 :I: 0. zs :::iE LU <l: Z ee 0:: z(/) t!)< 0:: LU LU ee <l:Z z:!; en 0. -LU en:I:;::(I)!><: t--- <(I) f- ~z ~z ~:5::? cO:: w<l: ~~ WOw.._W (1)0 alal (l)CDz ....J Z as~ ~z< W ;:: 0 ~ ...J o.LU o<z :5 LU a..,,""Q CD 0. ::iE<(I) ~ z z LU -c Oall? LU 0. 0 ....J<Z 0. W-'::l I I I~ u. CD CD Z zz Z Zz :3=>;:: <l:<l: < =>0 t!)z ~<l: o::~o o::=>;:: z< -z=> _Zs:!><: -Z<l:o '-- <:!i (I)«<l: (I)(3)2z (I)~::::?!><: c< I- ~!:::::::? ~ z ~ ~ :I:z -""" weeG W<l:=> ~~)2~alo:: (l)iiiz (l)eeee;:: W :::iELU :::iEO::z :::;~;::
1. 0.LUo. LULU<l: LUo::
2. 0.~I-o :::iELU LUt- LU 0. 0. I I I · .... ...J 0:: <2: :c ::> en o z ~ z t- <2: c.. ::> 0) o ::t:: o c z <2: :c ~ o Z <2: 0) 2 enO <2:' enz -w zt- <2: <2:' (.!)c.. 0::::> 00) Z<2: <2:::t:: z<2: ::>(.!) en 0:: ::><2: en2 z<2: <2:z (.!)- <2:0) 0)::> c.. en <2: z c ,. , . ..J 0::: c:x: ::I: ::l CJ) o Z o >- Z o ~ o c z « ::I: s: z « _z I/)=> ~(!) Wz 1/)« m :!: w 0. o z c:x: CCl _:2: CJ)O C:X:J !:!2Z ZW c:x:1- (.!)C:X: 0:::0. O~ zC:X: c:x:~ Zz ::lc:x: CJ)0::: ::l- CJ)C:X: Z(.!) c:x:Z (.!)W c:x:o. CCl::l a. CJ) c:x: Z Cl , "

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 20 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008