DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 22 Tahun 2014

Nomor: 22
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten .Jombang, Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari: 1. Kepala Satuan; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan membawahi: Daerah, a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi: a. Seksi Operasi dan Pengendalian; b. Seksi Pengamanan; 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; 6. Kelompok Jabatan Fungsional; 7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan Iangkah-langkah penyelarasan dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang ada, sebagai upaya tertib pengawasan, penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran Menimbang huruf a, maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik .Indoriesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMU~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG " ".!' ~. ," Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3.Bupati adalah Bupati Jombang;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang- undangan;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
7.Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TAT A KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG.

5.Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5094);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. 2 · ,

a.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
b.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
1. 4.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
a.Seksi Operasi dan Pengendalian;
b.Seksi Pengamanan;
1. 5.Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
a.Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
b.Seksi Bina Potensi Masyarakat;
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional;
2. 7.Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. Daerah,
3. 8.Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
4. 9.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
5. 10.Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerin tahan;
6. 11.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuahn organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dari/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
7. 12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
8. 13.Ketentraman umum dan ketertiban masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.

BAB IV

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4 , , ' Pasa18 Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja menpunyai kewajiban:

a.Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
b.Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
c.Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e.Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati. Pasa19

(1)Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABVI KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai kewenangan:

a.Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah darr/ atau Peraturan Bupati;
b.Menindak warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c.Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan ' atau Peraturan Bupati; dan
e.Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah darr/ atau peraturan Bupati. 5 , ,

(1)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(1)Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan serta perlindungan masyarakat diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal;
(3)Setiap pemangku jabatan struktural dalam Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4)Setiap pemangku jabatan struktural dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. \( ......
(1)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah Jabatan Struktural Eselon Il.b;
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
(3)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
(2)Polisi Parnong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB VII

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

6 , , LEMB RAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 22/D D:\HUKUM1\PERDA2014\22 ~H 2014 Satpol PP.doc Diundangkan di Jombang Pada tangga13 Nopember 2014 EKRETAR DAERAH E NYONO SUHARLI WIHANDOKO BABXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 12D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor12D) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 30 Oktober 2014 BUPATI JOMBANG, BABX KERJASAMA DAN KOORDINASI Pasal 13

(1)Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Iernbaga- lernbaga lain;
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia darr/ atau lembaga lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan;
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan etik birokrasi. 7 " .' , " , , ' - ==:::iE ~ 0 o Ij zo .-- <0::: 1-4 (30. ~ <z ~ J 00< ooZ ;:);:) ;:J C/)C/) = ;:) >- Z W 0. - - ~ - - Z C/) < 0:: Zz o ZZI- ~< zl- «;'2 ii)1- -c (.!)(.!) 5;'2 ;:)(.!) _aJ;'2 ,- l:i:i - ._ <z I-Z~ 0::: 00< ~~ <;:) c/)I-~ ::.c:: 00;:) C/)o< [fl~< 0:::< _z>- w ;:)w w>- C/)::JC/) C/)<>- C/) C/)::.c:: 0.C/) [flo:::< zC/) (.!)< C/)~:::iE -< z:::iE oo:E ___. ~ cc '-- ~ - T Z Zz< «- (30~ I L...- ~:i:< oo;:)(.!) ;:):i:W Z C/);:)fh < ::.c:: <I- « z< <:E ..J C/)< « ~ ::.c::U <W o, ...J::.c:: W W . ~ 0.8: I- . -...J Zo ;:)0. :i: - I- < ;:) C/) :i:z ;:)< ZZ Z:::iE1- <~ Z ~~;'2 _o;;}, < I-I-~ ~ii)o ii)~ o:::Z w~z ::.c:::E I ww< C/) W w< 1-1->- W(.!) C/)(.!) WWC/) o.z Z ::.c::::.c::< ow W Z (.!)z:E

0.0. -c z< I- <0 <...J 0 OO<t; cc I <z J ""0 I ::.c::C/) o(.!) o.z :E;:) OLL ...J W ::.c:: - l z z< ~z z .g z< <(.!) ~oz < g: ::.c::Z Oz g_ « zz< ffi~:I: _<:I: Z« '"vo OOC/);:) -;'2::.c:: c C/) - z;:)~ :E<...J ::.c::-o ~ L-- Wc!>w ~3:~ wo- If C/)->- -t o.z< _«z ...Jz (.!)<o c/)(.!)w Ww ~ ~~ ::.c::zo. ~o. -5 ww ~, 0;:) C/)o. W ;' 0. ccffi ~ l < 0. 0 J '"'.Li I,_ ~ e z « CO ~ o ..., z W I- « o, ::J CO « ~ « ..., « 0::: c, o z o ~ « c, CJ) ..J o c, z « ::J I- « CJ) z « z ::J CJ) ::J CJ) CJ) « CJ) z « o 0::: o D:\HUKUM 1\PERDA2014\22 TH 2014 Satpo1PP.doc II. PENJELASANPASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…