DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

penanggulangan kemiskinan yang memuat kriteria kemiskinan, sasaran pendataan, verifikasi dan validasi, serta pemutakhiran data, kebijakan strategi dan program, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, TKPK Daerah, RPKD, hak dan tanggungjawab, peran serta masyarakat, sistem informasi, pendanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, larangan, ketentuan penyisikan dan ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan di Daerah yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah sebagai pengelola program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 5235); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7.Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. 3
6.Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Jombang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah.
7.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Warga Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
11.Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
12.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
15.Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan Fakir Miskin. 4

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
d.menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya;
e.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan
f.meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kriteria kemiskinan;
b.sasaran, pendataan, verifikasi dan validasi, serta pemutakhiran data;
c.kebijakan, strategi, dan program;
d.pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
e.TKPK Daerah;
f.RPKD;
g.hak dan tanggung jawab;
h.peran serta masyarakat;
i.sistem informasi;
j.pendanaan;
k.pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
l.larangan;
m.ketentuan penyidikan; dan
n.ketentuan pidana.

BAB II

KRITERIA KEMISKINAN

Pasal 4

(1)Pengukuran kriteria kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
(2)Pengukuran kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari dan langsung dikategorikan sebagai Fakir Miskin. 5
(3)Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari- hari, dilanjutkan dengan kriteria:
1. a.kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
2. b.pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
3. c.pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
4. d.tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
6. f.tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
7. g.tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
8. h.sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.
(4)Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dan dilakukan evaluasi secara berkala.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SASARAN, PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI, SERTA PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 5

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan ditujukan kepada:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pendataan terhadap Warga Miskin.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pemerintah desa.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
1. a.partisipatif;
2. b.proaktif;
3. c.komprehensif; dan
4. d.akuntabel. 6

Pasal 7

(1)Hasil pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penyusunan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara:
1. a.periodik;
2. b.terpadu; dan
3. c.partisipatif.
(2)Verifikasi dan Validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat desa dan/atau kelurahan sampai tingkat Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4)Verifikasi dan Validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Verifikasi dan Validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Warga Miskin.
(2)Pemutakhiran data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
(3)Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara bertanggung jawab dan akuntabel.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…