DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

RTRW Kabupaten Jombang memuat: a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; b. rencana struktur ruang; c. rencana pola ruang; d. penetapan kawasan strategis; e. arahan pemanfaatan ruang; f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; g. penyidikan; h. kelembagaan; i. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang; j. ketentuan lain-lain; dan k. ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Kabupaten Jombang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 2
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
17.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
18.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
19.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembar Negera Republik Indonesia Nomor 4655); 4
24.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2806);
28.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
31.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
32.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger – Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
33.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 5
35.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
38.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
39.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
40.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
41.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang 6
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten yakni pelaksana fungsi eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistim jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
12.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
15.Wilayah Daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
17.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 7
18.Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada diantara tepi air sungai tertinggi sampai batas kawasan boleh dibangun.
19.Limbah Bahan Beracun Berbahaya yang kemudian akan disingkat LB3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
20.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
21.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
22.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan sekala antar desa.
24.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26.Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
28.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
29.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 8
30.Masyarakat adalah orang peseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33.Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Jombang adalah wadah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten Jombang dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34.Forum Penataan Ruang kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati.
35.Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
36.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
37.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu kesatuan lainnya tidak dapat dipisahkan.
38.Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
39.Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun hak lainnya dan arealnya berada diluar kawasan hutan negara. Hutan Rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum.
40.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
42.Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
43.Kawasan Hutan Suaka adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 9
44.Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
45.Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran dan standar tertentu.
46.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
47.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
48.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
49.Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
50.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
51.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
52.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
53.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
54.Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
55.Sistem Jaringan Jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
56.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 10
57.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
58.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
59.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
60.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
61.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
62.Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
63.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
64.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
65.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
66.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
67.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
68.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan. 11
69.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (buildingline).
70.Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AKDP adalah jaringan trayek angkutan kota dalam provinsi yang dilayani oleh terminal penumpang tipe B.
71.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
72.Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari sebagai penggeraknya.
73.Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disebut PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
74.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut sebagai TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut sebagai TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
76.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjtunya disebut sebagai IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuag limbah biologis dan kimiasi dan air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lainnya.
77.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
78.Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan rencana tata ruang.
79.Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 12

Pasal 2

RTRW Kabupaten Jombang memuat:

a.tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
b.rencana struktur ruang;
c.rencana pola ruang;
d.penetapan kawasan strategis;
e.arahan pemanfaatan ruang;
f.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
g.penyidikan;
h.kelembagaan;
i.hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
j.ketentuan lain-lain; dan
k.ketentuan peralihan.

Pasal 3

(1)Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan.
(2)Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kecamatan Bandarkedungmulyo;
2. b.Kecamatan Perak;
3. c.Kecamatan Gudo;
4. d.Kecamatan Diwek;
5. e.Kecamatan Ngoro;
6. f.Kecamatan Mojowarno;
7. g.Kecamatan Bareng;
8. h.Kecamatan Wonosalam;
9. i.Kecamatan Mojoagung;
10. j.Kecamatan Sumobito;
11. k.Kecamatan Jogoroto;
12. l.Kecamatan Peterongan;
13. m.Kecamatan Jombang;
14. n.Kecamatan Megaluh;
15. o.Kecamatan Tembelang;
16. p.Kecamatan Kesamben;
17. q.Kecamatan Kudu;
18. r.Kecamatan Ngusikan;
19. s.Kecamatan Ploso;
20. t.Kecamatan Kabuh; dan
21. u.Kecamatan Plandaan.
(3)Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 302 (tiga ratus dua) desa dan 4 (empat) kelurahan. 13
(4)Batas-batas wilayah kabupaten meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang;
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.
(5)Letak geografis wilayah administrasi Kabupaten Jombang terletak antara 7° 20’ 48,60” dan 7° 46’ 41,26” Lintang Selatan serta antara 112° 03’ 46,57” dan 112° 27’ 21,26” Timur.
(6)Luas wilayah administrasi Kabupaten Jombang yaitu 110.963 ha (seratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar).

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Jombang sebagai pusat agribisnis dan pengembangan budaya didukung potensi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan seni tradisi untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan kegiatan agribisnis dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam;
2. b.pengembangan sistem perkotaan yang mendukung wilayah Gerbangkertosusila;
3. c.pengembangan sistem pusat pelayanan;
4. d.pengembangan sistem jaringan transportasi dan prasarana wilayah;
5. e.pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah jaringan sumberdaya air;
6. f.pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah jaringan prasarana lainnya;
7. g.pengembangan kawasan lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
8. h.pengembangan kawasan lindung pada kawasan perlindungan setempat; 14
9. i.pengembangan kawasan lindung pada kawasan konservasi;
10. j.pengembangan kawasan lindung pada kawasan rawan bencana;
11. k.pengembangan kawasan lindung pada kawasan lindung geologi;
12. l.pengembangan kawasan lindung pada kawasan cagar budaya;
13. m.pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pertanian;
14. n.pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pertambangan dan energi;
15. o.pengembangan kawasan budidaya pada kawasan industri;
16. p.pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pariwisata;
17. q.pengembangan kawasan budidaya pada kawasan permukiman;
18. r.pengembangan kawasan prioritas bidang ekonomi;
19. s.pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan prioritas bidang sosial dan budaya; dan
20. t.pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
(2)Strategi pengembangan kegiatan agribisnis dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pengembangan sentra-sentra produksi unggulan;
2. b.pengembangan sarana dan prasarana produksi ke pusat-pusat pemasaran;
3. c.pengembangan pemasaran hasil produksi; dan
4. d.pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal.
(3)Strategi pengembangan sistem perkotaan yang mendukung wilayah Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pemantapan pusat-pusat kegiatan lokal;
2. b.pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa;
3. c.peningkatan fasilitasi kemudahan investasi;
4. d.peningkatan akses menuju pusat perkotaan; dan
5. e.menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh perseratus) RTH publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH privat. 15
(4)Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.pembentukan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jombang, Ploso dan Mojoagung;
2. b.revitalisasi perkotaan Jombang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; dan
3. c.peningkatan fungsi infrastruktur wilayah perkotaan.
(5)Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.pengembangan pemanfaatan air permukaan;
2. b.Pengembangan Cakupan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
3. c.perlindungan dan pelestarian sumber air melalui konservasi kawasan lindung;
4. d.peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
5. e.pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
6. f.pengembangan sarana pengendali banjir yang didukung kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
(6)Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.pembangunan sarana pengelolaan sampah yang didukung pemerintah pusat dan propinsi;
2. b.pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3;
3. c.pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah dan limbah B3; dan
4. d.mengkoordinasi pengembangan sistem drainase di kawasan perkotaan.
(7)Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
1. a.mempertahankan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya; dan
2. b.menetapkan deliniasi kawasan lindung bawahannya.
(8)Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
1. a.penetapan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan perlindungan setempat;
2. b.pengamanan kawasan perlindungan setempat dengan prinsip konservasi;
3. c.pengendalian kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan; dan
4. d.peningkatan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya. 16
(9)Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, meliputi:
1. a.mempertahankan dan peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
2. b.peningkatan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan; dan
3. c.peningkatan keterpaduan pembangunan kawasan konservasi dengan pembangunan wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
(10)Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf j, meliputi:
1. a.penetapan Desa Tangguh Bencana;
2. b.penetapan kawasan rawan bencana alam; dan
3. c.pengidentifikasian tingkat risiko wilayah pada kawasan kawan bencana alam.
(11)Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf k, meliputi:
1. a.menetapkan kawasan lindung geologi;
2. b.mengembangkan pengelolaan kawasan cagar alam geologi; dan
3. c.mengidentifikasi tingkat risiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam geologi
(12)Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l, meliputi:
1. a.penetapan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan cagar budaya;
2. b.pemantapan perlindungan kawasan cagar budaya;
3. c.mempertahankan dan peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati yang masih berkembang beserta ekosistemnya;
4. d.peningkatan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan; dan
5. e.peningkatan keterpaduan pembangunan kawasan konservasi dengan pembangunan wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
(13)Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m, meliputi:
1. a.pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.pengendalian secara ketat alih fungsi sawah dan lahan produktif;
3. c.peningkatan hasil produksi pertanian;
4. d.peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui pengembangan agropolitan; 17
5. e.peningkatan pemasaran yang terintegrasi dengan kawasan produksi;
6. f.peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan untuk pengembangan pertanian; dan
7. g.pengembangan kawasan tanaman substitusi impor (tebu).
(14)Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n, meliputi:
1. a.identifikasi kawasan tambang non mineral;
2. b.pengendalian ketat kawasan peruntukan pertambangan terutama bahan tambang non mineral;
3. c.pengawasan ketat terhadap aktifitas petambangan; dan
4. d.pengembangan kawasan pasca kegiatan eksploitasi tambang.
(15)Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o, meliputi:
1. a.penetapan kawasan peruntukan industri;
2. b.pengembangan kawasan peruntukan industri yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan didukung pengembangan infrastruktur wilayah; dan
3. c.pengembangan industri kecil, menengah, dan rumah tangga.
(16)Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p, meliputi:
1. a.pengembangan potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
2. b.penetapan potensi daya tarik wisata unggulan;
3. c.pembentukan jalur pengembangan wisata yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
4. d.pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan
5. e.peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.
(17)Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, meliputi:
1. a.pengembangan kawasan permukiman perkotaan, yang efisien dan terintegrasi dengan sistem transportasi;
2. b.pengembangan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan agropolitan dan pengembangan pusat- pusat kegiatan ekonomi;
3. c.pengembangan penyediaan perumahan layak huni dan tahan bencana; dan
4. d.pengembangan kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasarana permukiman yang memadai. 18
(18)Strategi pengembangan kawasan prioritas bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r, meliputi:
1. a.pengembangan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah;
2. b.pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya;
3. c.pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, serta melestarikan keunikan bentang alam; dan
4. d.meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
(19)Strategi pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan prioritas bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf s, meliputi:
1. a.pelestarian kawasan sosial dan budaya;
2. b.peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan; dan
3. c.pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam meningkatkan peran dan fungsi kawasan.
(20)Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t, meliputi:
1. a.pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
2. b.pengendalian ketat terhadap rencana alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
3. c.pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
4. d.pengoptimalan pengembangan kawasan dengan peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup; dan
5. e.peningkatan keanekaragaman hayati kawasan lindung.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 7

(1)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
1. a.sistem perkotaan; dan 19
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2)Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Perkotaan Jombang meliputi Kecamatan Jombang, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Perak, Kecamatan Diwek dan Kecamatan Peterongan;
2. b.Perkotaan Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Sumobito; dan
3. c.Perkotaan Ploso meliputi Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Kudu.
(3)Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Desa Banjarsari di Kecamatan Bandarkedungmulyo;
2. b.Desa Gudo di Kecamatan Gudo;
3. c.Desa Ngoro di Kecamatan Ngoro;
4. d.Desa Mojowarno di Kecamatan Mojowarno;
5. e.Desa Bareng di Kecamatan Bareng;
6. f.Desa Wonosalam di Kecamatan Wonosalam;
7. g.Desa Megaluh di Kecamatan Megaluh;
8. h.Desa Kesamben di Kecamatan Kesamben;
9. i.Desa Ngusikan di Kecamatan Ngusikan; dan
10. j.Desa Bangsri di Kecamatan Plandaan.
(4)Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.Desa Keboan di Kecamatan Ngusikan;
2. b.Desa Mojoduwur di Kecamatan Mojowarno;
3. c.Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo; dan
4. d.Desa Blimbing Kecamatan Gudo.
(5)Sistem pelayanan perdesaan dikembangkan seiring dengan pengembangan sistem agropolitan, yang rencana pengembangan dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 20

Pasal 9

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…