DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2024. 4

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Penerimaan Daerah ada1ah uang yang masuk ke kasDaerah. uang yang ke1uar dari5. Penge1uaran Daerah adalah kasDaerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran berkenaan.
7.Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalahkontribusi wajib kepada Daerah yang terutang olehorang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnyakemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusiadalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandanj atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau badan.
10.Lain-lain PAD yang sah ada1ah se1uruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban PemerintahDaerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkernbali dan j atau pengeluaran yang akan diterimakernbali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupunpada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan un tukmendanai kebu tuhan pembangunan prasarana dan saranaDaerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahunanggaran. 6

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.217.861.067.246,OO(Dua triliun dua ratus tujuh belasmiliardelapan ratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.019.977.693.975,OO(Dua triliun sembilan belas Miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sernbilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.197.883.373.271,OO (Seratus sembilan puluh tujuh Miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Pasa16 Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp.3.029.616.650.987,OO(Tiga triliun dua puluh sembilan Miliar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja operasi;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.269.651.337.230,OO(Dua triliun dua ratus enam puluh sembilan Miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)8elanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.109.353.491.365,OO(Satu triliun seratus sembilan miliartiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) .
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.936.897.570.685,OO(Sembilan ratus tiga puluh enam Miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah). 7
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.208.833.654.630,OO (Dua ratus delapan Miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.566.620.550,OO(Empat belas Miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.233.774.851.681,OO(Dua ratus tiga puluh tiga Miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.879.893.135,OO (Tujuh Miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.204.235.198,OO(Tujuh puluh Miliar dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan ru piah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.722.107.995,OO(Enam puluh tiga Miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.89.076.437.453,OO (Delapan puluh sembilan Miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.l.056.837.900,OO (Satu Miliar lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sernbilan ratus rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp.1.835.340.000,OO (Satu Miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). 8 Pasal 9 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.713.0SS.602,00(Sepuluh Miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.515.4 77.373.4 74,00 (Lima ratus lima belas Miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.17S.555.324,OO (Dua puluh Miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.495.29S.S1S.150,OO (Empat ratus sembilan puluh lima Miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.21S.736.043.216,47(Dua ratus delapan belas Miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri alas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan. Pasa! 12 (l) Anggaran penenmaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.23S.736.043.216,47 (Dua ratus tiga puluh delapan Miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b.Pencairan Dana Cadangan; dan
c.Penerimaan pinjaman daerah.

(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15S.736.043.216,47 (Seratus lima puluh delapan Miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh rupiah).
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000 (Enam puluh miliar rupiah). 9
(4)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,20,OOO,OOO,OOO(dua puluh miliar rupiah),

Pasal 13

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp,20,OOO,OOO,OOO,OO(Dua puluh miliar rupiah), digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
(2)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp,20,OOO,000,000,OO(dua puluh miliar rupiah).

Pasal 14

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp,218.736.043.216,47 (Dua ratus delapan belas Miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas kama empat puluh tujuh rupiah),
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp,218.736.043.216,47 (Dua ratus delapan belas Miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas kama empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pernerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya darr/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana ncn-alam, bencana sosial dan.' atau kejadian luar bias a;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertalongan; darr/ atau
3. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 1 1
  1. 15.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
  2. 16.Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang y: Pae1 ta ~gal 15 Desember 2023 1 ( .Pj. BU JOMBANG, Diundangkan di Jombang "Padactangg ~ 15 Desember 2023 ~ SEKRB.~~R S DAERAH :~ KABUPAT'E JOMBANG, V ·_- LEMBARANDAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 10/ A NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENJOMBANG NOMOR 228-12/2023 D:\HUI<UM O\HIMPU~AN PE:RDA\PERDA 2023\ 10 TH 2023 ,\PBD 2024.doc:x

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…