DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan umum; 2. Asas, Maksud dan Tujuan; 3. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; 4. Kelembagaan; 5. pembangunan kawasan perdesaan yang terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa; 6. ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang. 3
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
12.Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditetapkan oleh Bupati. 4

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas:

a.adil;
b.partisipatif;
c.holistik;
d.keseimbangan;
e.keanekaragaman;
f.keterkaitan ekologis; . .
g.smerg1s;
h.keberpihakan ekonomi rakyat;
1. 1.transparan; J. akuntabel; dan
k.berkelanjutan.

Pasal 3

diselenggarakan

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

PENYELENGGARAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a . pengusulan kawasan perdesaan;

b.penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
c.pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
d.pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 5

(1)Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. 5
(2)Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
(3)Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa se bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan/ a tau pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
(5)Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
(6)Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Pasal 6

(1)Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
(2)Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
(3)Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
(2)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
(3)Program pembangunan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
(4)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidak- tidaknya memuat:
1. a.isu strategis kawasan perdesaan;
2. b.tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; 6
3. c.strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
4. d.program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
5. e.indikator capaian kegiatan; dan
6. f.kebutuhan pendanaan.
(5)Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kawasan yan g d apat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/ a tau keterkaitan masalah a tau potensi pengembangan.
(2)Pen etapan kawasan perdesaan memperhatikan:
1. a.kegiatan pertanian; b . pen gelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
2. c.tempat permukiman perdesaan; d . tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial d a n ekonomi perdesaan;
3. e.nilai strategis dan prioritas kawasan;
4. f.keserasian pembangunan a n tar kawasan dalam wilayah daerah;
5. g.kearifan lokal dan eksis tensi masyarakat hukum adat; dan h . keterpadu a n dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaa n m erupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas m asyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan / atau masyarakat d i kawasan perdesaan.

Pasal 10

(1)Pembangun a n kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bu pati berdasarkan m asuk an dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerinta h Desa. 7
(2)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksa nakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(3)Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerin tah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4)Bupa ti dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pem erintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yan g sah dan tidak m en gikat.
(5)Bupa ti dala m menunjuk pelaksana p embangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…