DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur struktur dan besaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, serta kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. 4

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.677.514.430.440,00 (Dua triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp749.063.992.340,00 (Tujuh ratus empat puluh sembilan miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp302.446.000.000,00 (Tiga ratus dua miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp428.047.416.136,00 (Empat ratus dua puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.248.631.299,00 (Sepuluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.321.944.905,00 (Delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.928.450.438.100,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.793.429.371.000,00 (Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.021.067.100,00 (Seratus tiga puluh lima miliar dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu seratus rupiah). 5

Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.809.257.635.478,24 (Dua triliun delapan ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.070.798.406.600,21 (Dua triliun tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam ribu enam ratus koma dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp993.626.890.417,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp933.251.973.713,01 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas koma nol satu rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.797.342.470,20 (Seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma dua rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.122.200.000,00 (Empat miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp168.798.379.371,53 (Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma nol tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.828.071.920,00 (Sepuluh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). 6
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.880.718.545,50 (Lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.310.685.278,03 (Empat puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma nol tiga rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.717.152.714,00 (Lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp381.750.914,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp680.000.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp9.186.573.634,50 (Sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp560.474.275.872,00 (Lima ratus enam puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.166.919.306,00 (Tiga puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp528.307.356.566,00 (Lima ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp131.743.205.038,24 (Seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu tiga puluh delapan koma dua puluh empat rupiah), digunakan untuk Penerimaan Pembiayaan. 7
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp131.743.205.038,24 (Seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu tiga puluh delapan koma dua puluh empat rupiah) digunakan untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
(3)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp131.743.205.038,24 (Seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu tiga puluh delapan koma dua puluh empat rupiah).

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…